Indeks Penyidik Kpk

Pelaporan penyidik KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Tim Hukum PDIP membuat kasus Harun Masiku kian berlarut-larut.

Menurut Alexander Marwata, para pegawai KPK harus memiliki insting penyidik untuk memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) KPK.

Menurut Jubir KPK, penyidik tetap melakukan pemeriksaan terhadap ponsel dan sejumlah berkas kepemilikan Hasto.

Yudi menjelaskan Rossa merupakan penyidik yang berprestasi sehingga tidak mungkin melakukan penyitaan barang sembarangan.

Kusnadi melaporkan penyidik KPK, bernama Rossa Purbo Bekti yang melakukan penyitaan terhadap handphone milik Kusnadi dan Hasto ke Bareskrim.

Ronny mengeklaim kliennya akan mengajukan praperadilan karena terdapat kesalahan penulisan tanggal dalam berita acara penyitaan.

KPK mulai terlihat menggencarkan pencarian terhadap buron Harun Masiku.

Empat orang penyidik KPK datang di saat penggeledahan rumah Firli Bahuri oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sudah selesai.

KPK berdalih transaksi Rp300 miliar yang dilaporkan PPATK adalah transaksi yang berhubungan dengan bisnis pribadi Tri Suhartanto.

KPK sempat mengeluarkan ultimatum untuk menjemput paksa Hakim Agung MA, Prim Haryadi akibat mangkir pemanggilan penyidik dua kali.

Setiap penyelidik dan penyidik dalam melakukan pekerjaannya tidak bisa diganggu oleh siapa pun, bahkan oleh pimpinan KPK.

KPK melantik 21 orang penyidik dan penyelidik baru yang terdiri dari anggota Polri, BPKP dan PNS KPK.

Penyidik KPK menangkap Gubernur Papua Lukas Enembe di Jayapura, Papua pada Selasa (10/1/2023).

KPK menjadwalkan ulang pemanggilan terhadap AKBP Bambang Kayun. Perwira menengah Polri itu diminta kooperatif dengan proses hukum yang ada.

KPK mengonfirmasi penggeledahan ruang kerja Khofifah dan Emil Dardak terkait kasus dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Simanjuntak.

MAKI melihat tidak sepantasnya Ketua KPK Firli Bahuri bertemu Lukas Enembe yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan rasuah.

Pemeriksaan Lukas Enembe di kediaman pribadinya dipimpin langsung Ketua KPK Firli Bahuri dan didampingi Kapolda, Pangdam hingga Kepala BIN Papua.

Penjemputan paksa dilakukan KPK lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif akibat dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Kemungkinan penjemputan paksa Mardani Maming akan dilakukan KPK bila yang bersangkutan kembali tidak hadir dalam panggilan kedua penyidik.