Indeks Penjabat Gubernur

Sebagai penjabat gubernur, Iriawan memastikan dirinya tetap netral menjelang Pilkada 2018.

"Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti UU yang mereka buat sendiri," kata Ngabalin.

Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).

"Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur," kata Fadli Zon.

Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo melantik perwira Polri sebagai penjabat sipil dinilai sebagai "dwi fungsi Polri".

Menurut pandangan Adrianus Meliala, Iriawan memang telah lama disiapkan untuk mengisi posisi Pj Jabar sejak dipindahkan ke Lemhanas.

FUIB menilai pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fraksi PKS menyayangkan pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.

Golkar menilai pelantikan Iriawan merupakan kewenangan pemerintah dan diyakini kebijakan itu sudah dikaji dari aspek konstitusi.

Didik menilai ada indikasi pelanggaran terhadap 3 undang-undang dalam pelantikan Iriawan.

Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.

Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.

Jabatan Pjs Gubernur ini dibutuhkan di Lampung karena kepala dan wakil kepala daerah di sana ikut pilkada 2018.

Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.

“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.

Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.

Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.

Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.

Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur karena faktor kerawanan dinilai tidak tepat, karena itu bukan tugas kepala daerah, melainkan aparat keamanan.