Indeks Penjabat Gubernur
Iriawan Pastikan Tetap Netral Selama Jadi Penjabat Gubernur Jabar
Sebagai penjabat gubernur, Iriawan memastikan dirinya tetap netral menjelang Pilkada 2018.
Ngabalin Khawatir DPR Ditertawakan Jika Ajukan Hak Angket Iriawan
"Saya khawatir nanti rakyat menertawakan wakilnya yang tidak mengerti UU yang mereka buat sendiri," kata Ngabalin.
Nasdem Dukung Hak Angket Pelantikan Iriawan dengan Catatan
Fraksi Partai Nasdem setuju menggunakan hak angket atas pengangkatan perwira Polri aktif, Komjen Pol Iriawal sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar).
Fadli Zon: Gerindra Dukung Pansus Hak Angket Pelantikan Iriawan
"Partai Gerindra di DPR RI akan ikut mendukung dan menjadi inisiator dibentuknya Pansus Hak Angket atas pengangkatan perwira Polri aktif sebagai Gubernur," kata Fadli Zon.
Pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat Melanggar UU?
Langkah Mendagri Tjahjo Kumolo melantik perwira Polri sebagai penjabat sipil dinilai sebagai "dwi fungsi Polri".
Ombudsman Pertanyakan Dipilihnya Iriawan Sebagai Pj Gubernur Jabar
Menurut pandangan Adrianus Meliala, Iriawan memang telah lama disiapkan untuk mengisi posisi Pj Jabar sejak dipindahkan ke Lemhanas.
FUIB Desak Pemerintah Tinjau Ulang Pelantikan Iriawan
FUIB menilai pengangkatan Iriawan tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Fraksi PKS Sebut Perlu Ada Hak Angket Soal Pelantikan Iriawan
Fraksi PKS menyayangkan pengangkatan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat.
Golkar Tolak Usulan Dibentuknya Hak Angket Soal Pelantikan Iriawan
Golkar menilai pelantikan Iriawan merupakan kewenangan pemerintah dan diyakini kebijakan itu sudah dikaji dari aspek konstitusi.
F-Demokrat Dorong DPR Bentuk Hak Angket Soal Pelantikan Iriawan
Didik menilai ada indikasi pelanggaran terhadap 3 undang-undang dalam pelantikan Iriawan.
Kemendagri: Pelantikan Iriawan Jadi Pj Gubernur Jabar Sesuai UU
Pasal 201 UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada menjadi payung hukum pengisian posisi penjabat gubernur.
Komjen Pol Iriawan Ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat
Kemendagri mengklaim penunjukan Komjen Pol Iriawan sebagai Penjabat Gubernur Jabar sesuai aturan yang berlaku.
Staf Ahli Mendagri Jadi Pjs Gubernur Lampung Selama Pilkada 2018
Jabatan Pjs Gubernur ini dibutuhkan di Lampung karena kepala dan wakil kepala daerah di sana ikut pilkada 2018.
Menjawab Kemendagri: Alternatif Pj Gubernur yang Tidak Bikin Gaduh
Alasan Mendagri menunjuk pj Gubernur dari polisi aktif adalah karena tidak cukupnya jumlah pejabat eselon I Kemendagri. Padahal bisa saja yang diberikan tanggung jawab adalah pejabat eselon I dari Kementerian/Lembaga lain, yang jumlahnya ratusan.
Pernyataan Jokowi Soal Rencana Pj Gubernur dari Perwira Aktif
“Banyak yang berprasangka dulu, suudzon dulu, padahal belum tentu suratnya sampai ke saya,” kata Jokowi.
Menhan dan Panglima TNI Tolak Perwira Aktif Jadi Pejabat Gubernur
Penunjukan perwira aktif sebagai pejabat gubernur berpotensi mengganggu netralitas aparat negara.
Mendagri Bantah Ada Politisasi dalam Pengusulan Pj Gubernur
Menurut Tjahjo Kumolo, pengusulan perwira aktif menjadi penjabat gubernur sudah sesuai Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Mendagri Siap Dimarahi Jokowi Soal Perwira Aktif Jadi Pj Gubernur
Tjahjo Kumolo menampik adanya dugaan bahwa penjabat gubernur diisi oleh Polri atas dasar kepentingan politik.
Jokowi Didesak Menolak Perwira Aktif Menjadi Pj Gubernur
Menurut Isnur, kebijakan mengangkat Pj Gubernur dari perwira tinggi aktif menggunakan nalar ala Orde Baru.
Argumen Kemendagri Soal Pj Gubernur dari TNI/Polri Mengada-ada?
Penunjukan perwira tinggi Polri sebagai Pj Gubernur karena faktor kerawanan dinilai tidak tepat, karena itu bukan tugas kepala daerah, melainkan aparat keamanan.