Indeks Penistaan Agama

Cagub Petahana Basuki T. Purnama batal hadir di Rumah Lembang dan beraktivitas di rumah. 

Ribuan orang berjalan kaki dari jl. Rasuna said, Jakarta Selatan, menuju kawasan monas untuk melakukan aksi bela islam III. Mereka menuntut agar Ahok yang menjadi tersangka kasus penistaan agama segera dipenjara. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menerima pelimpahan tahap dua, berkas dan tersangka, calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait dugaan penistaan agama dari Bareskrim Mabes Polri.

Pasal-pasal penistaan agama sudah memakan banyak korban. Pasal ini bukan hanya mengkriminalkan orang-orang yang dianggap menista agama, tapi juga menimbulkan efek domino yang mengerikan: penganiayaan dan perburuan kelompok minoritas. Seperti terjadi pada orang Syiah dan Ahmadiyah.

Kejagung menyiapkan tim yang terdiri dari 13 jaksa untuk meneliti berkas perkara kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Polisi dan Jaksa berjanji akan bergerak cepat untuk menuntaskan perkara dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Mereka berharap berkas P21 segera diterbitkan.

Basuki Tjahaja Purnama altau Ahok menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik Bareskrim Polri sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama di Bareskim, Mabes Polri, Jakarta, Selasa (22/11).

Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) didampingi 15 orang pengacara dalam menghadapi pemeriksana perdana kasus dugaan penistaan agama.

Hidayat Nur Wahid ajak semua pihak untuk bersama-sama merawat Bhineka Tunggal Ika, tidak melakukan penistaan agama serta menegakkan hukum yang seadil-adilnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tjahjo Kumolo mengingatkan kepada masyarakat yang ingin berunjuk rasa agar dilakukan secara santun dan sesuai dengan aturan.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memberikan keterangan kepada media di kantor DPP PDIP terkait kasus Ahok , Jakarta, Kamis (17/11).

Polisi menetapkan Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama. Menariknya, Ahok tak berniat mengajukan gugatan praperadilan meski memiliki hak untuk melakukannya.

Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dipastikan tak akan lolos dari jeratan pidana. Hanya ada satu hal yang bisa menolongnya, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Presiden Jokowi. Pasal karet yang menerjang Ahok, selalu ampuh dimanfaatkan di luar kepentingan hukum.

Jokowi sudah mengeluarkan semua kartu truf untuk meredakan kemarahan ormas dan tokoh Islam, bahkan sampai safari ke TNI/Polri. Mengapa tak efektif?

Kendati sempat terlihat ragu, Ahok memutuskan tidak akan menempuh praperadilan terhadap penetapan dirinya sebagai tersangka. Mengapa Ahok tak mengambil langkah praperadilan?

Ketua Umum Silaturahmi Ormas Lembaga Islam Din Syamsuddin (tengah) bersama tokoh ormas dan lembaga Islam memberikan keterangan kepada awak media terkait hasil penetapan status tersangka penista agama di PP Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (16/11).

Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok memberikan keterangan terkait penetapan Ahok sebagai tersangka di Rumah Lembang, Jakarta, Rabu (16/11).

Muhammadiyah akan terus memantau proses hukum kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan bahwa gelar perkara kasus Ahok sudah dilakukan secara tepat dan beradab. Ia berharap agar polisi dapat berlaku adil dalam proses pemeriksaan perkara dugaan penistaan agama tersebut.

Tidak semua saksi pelapor bisa mengikuti gelar perkara dugaan penistaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Selasa (15/11/2016) karena keterbatasan tempat di ruang rapat utama Mabes Polri Jakarta.