Indeks Penistaan Agama

Kakak angkat calon gubernur petahana DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hadir dalam pelaksanaan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Ahok di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/11/2016). Kedatangannya merupakan wujud dari sikap prihatinnya dan ia mengatakan adik saya dipersalahkan.

KSPI mendukung Fatwa MUI dan berencana menggelar aksi mogok dan demonstrasi di depan Istana Kepresidenan untuk menuntut penyelesaian kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok pada 25 November mendatang.

Divisi Humas Mabes Polri memastikan gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama akan dilakukan pada Selasa

Menteri Pertahanan memuji demo 4 November lalu karena keamanan, ketertiban, dan kebersihannya. Aksi damai itu menunjukkan bahwa Islam dapat berjalan bersama dalam demokrasi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden meminta saran dan masukan untuk pemerintah, Presiden juga menilai para ulama, kyai, habaib, dan ustad berperan membawa kabar baik, menjaga umat, memberikan peringatan, serta memberikan tuntunan pada seluruh umat.

Polri mulai memeriksa video yang diunggah oleh Bunyi Yani dan mulai meminta keterangan dari saksi serta meminta pendapat dari para ahli terkait dengan kasus dugaan penistaan terhadap agama yang dituduhkan kepada calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Bareskrim tengah meneliti dua saksi dan delapan ahli untuk memproses kasus penistaan terhadap agama yang diduga dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dari saksi dan ahli ini ada beberapa ahli agama dan ahli bahasa.

Buni diperiksa sebagai saksi atas kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok.

Dewan Pertimbangan MUI mendukung sikap keagamaan yang diambil MUI terkait ucapan Ahok mengenai surat Al Maidah 51 serta mendesak proses hukum dijalankan secara transparan, berkeadilan dan tuntas.

Salah seorang tokoh agama melontarkan sayembara bernada ancaman yang ditujukan pada Ahok. Saat ini, ancaman yang pertama kali terekam di situs Youtube itu sedang diselidiki Polda Metro Jaya.

Kepolisian Indonesia sudah mendapatkan informasi ada rencana demonstrasi lanjutan pada 25 November mendatang. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, namun Ketua DPR Ade Komarudin mengaku belum mengetahui kabar tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tegaskan tidak akan melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait kasus dugaan penistaan agama. Sementara itu, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengumpulkan bukti-bukti ada atau tidak tokoh-tokoh politik yang menunggangi aksi 4 November 2016.

Pemeriksaan kedua terhadap calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus dugaan penistaan agama di Mabes Polri, Senin (7/11/2016) lebih rinci dari pemeriksaan sebelumnya, hingga menghabiskan waktu selama 9 jam.

Masyarakat diminta sabar menunggu proses penyelidikan dugaan penistaan agama calon petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Ahok diperiksa sembilan jam oleh penyelidik Bareskrim Polri sebagai terlapor pada kasus dugaan penistaan agama.

Buni Yani membantah telah melakukan pengeditan video serta menyayangkan komentar dari pihak kepolisian yang menyebutkan dirinya berpotensi menjadi tersangka meskipun belum pernah diperiksa.

Bareskrim Polri memastikan akan memeriksa Buni Yani dalam kasus penyebaran video Ahok saat mengutip surat Al Maidah yang mengundang polemik. Di tengah proses hukum yang sedang berjalan, Paguyuban Diskusi dan Masyarakat Keadilan Indonesia berlomba-lomba menggalang dukungan melalui petisi di laman www.change.org. Apakah petisi ini akan memengaruhi proses hukum?

Kuasa Hukum Buni Yani menilai Buni bukanlah pihak yang secara langsung bertanggung jawab menyulut kemarahan publik dan berujung pada aksi damai 4 November lalu.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU) mengimbau masyarakat untuk menunggu proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kuasa hukum Buni Yani, Aldwin Rahadian, mengungkapkan bahwa kliennya hanya menyatakan kebebasan pendapatnya dengan mengunggah video yang berisi pernyataan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang telah menyebut salah satu ayat dalam Al Qur'an. Menurutnya pelaporan Buni Yani ke polisi merupakan kasus sampingan.