Indeks Pendidikan

Muhadjir Effendy mengatakan kepala sekolah tidak lagi punya beban mengajar.

Disdik Kota Bandung juga menawarkan solusi lain yaitu pendampingan calon peserta didik untuk disalurkan ke sekolah swasta.

Mendikbud menilai bahwa guru yang mengikuti sertifikasi juga harus mau untuk terus belajar dan berlatih.

Meskipun Muhadjir Effendy memastikan siswa yang gagal pada PPDB bakal tetap mendapatkan sekolah, namun Kemendikbud terkesan tidak punya strategi khusus.

KPAI menilai penerapan sistem zonasi di PPDB 2018 memicu kepanikan banyak orang tua siswa sehingga membuka praktik pungutan liar (pungli).

Menurut Dedi Mulyadi, pendidikan tidak mengenal masyarakat dari golongan kaya atau kaum miskin.

KPAI menilai sistem zonasi akan berhasil kalau jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah di Indonesia sudah merata.

Lemahnya kontrol dalam pemberian SKTM memang cukup memunculkan kisruh dalam PPDB 2018.

KPAI menilai sistem zonasi dalam PPDB 2018 justru akan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa.

Ganjar meminta panitia PPDB dan sekolah untuk segera melakukan verifikasi ulang data calon siswa yang menggunakan SKTM.

Tersedia 193 pilihan program studi S2 dan S3 di sejumlah PTN dalam negeri bagi para penerima beasiswa LPDP 2018.

PPDB 2018 dengan menggunakan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas dan mencegah praktik curang dalam proses penerimaan sebelumnya.

Hasil riset peneliti Indonesia di jurnal internasional mencapai 13.250, sementara Singapura sebanyak 12.450 jurnal.

Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan, penggunaan SKTM palsu dalam PPDB dapat merusak karakter anak.

Menurut Mendikbud, pihaknya akan melakukan mutasi guru untuk menyamaratakan kualitas tenaga pengajar.

Sistem zonasi banyak dikritik salah satunya karena tidak seimbangnya daya tampung sekolah dengan jumlah siswa.

"Saya tegur keras kepala sekolah yang tidak lakukan verifikasi SKTM, kalau enggak mau memverifikasi, berhenti saja jadi kepala sekolah."

"Posko pengaduan ini akan kami buka hingga selesai jadwal pendaftaran ulang," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY

Bamsoet menilai sinyalemen cukup banyak dari praktik yang tidak adil ini menunjukkan proses PPDB 2018 masih jauh dari transparan.

"Permendikbud 14/2018 tentang PPDB yang tujuan utamanya untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu, masih memiliki kelemahan."