Indeks Pemprov Bali

Hukum
Kamis, 14 Agt 2025

Koster Ungkap Praktik Penyewaan Vila Ilegal oleh WNA di Bali

Potensi pajak hotel dan restoran di Bali dapat meningkat triliunan rupiah jika praktik penyewaan vila dan rumah ilegal oleh WNA dapat dituntaskan.
Sosial Budaya
Kamis, 14 Agt 2025

DPRD Bali Ketok Raperda Bale Kertha sebagai Kado HUT Provinsi

Raperda Bale Kertha Adhyaksa akan dibawa ke Kemendagri agar dapat segera ditetapkan dan diberlakukan sekiranya pada awal tahun 2026.
Sosial Budaya
Selasa, 12 Agt 2025

Kawasan TPA Suwung di Bali akan Disulap jadi Taman Kota

Koster menampik desas-desus yang mengatakan kawasan TPA Suwung akan diubah menjadi pusat perbelanjaan atau mal.
Sosial Budaya
Selasa, 12 Agt 2025

Pemprov Bali Siapkan Langkah Antisipasi Penutupan TPA Suwung

Pemprov Bali akan menyiapkan teba, menambah TPS3R dan TPST, sampai memasang insenerator.
Politik
Rabu, 2 Juli 2025

Koster Bantah Ada Pulau Kecil di Bali yang Dikuasai WNA

Koster tegaskan tak ada WNA yang kuasai atau punya hak kepemilikan atas pulau-pulau kecil di Bali.
Politik
Jumat, 13 Jun 2025

Pemprov Bali dan Jakarta Jalin Kerja Sama Bangun Subway Bali

Pembangunan subway butuh dana besar, maka Jakarta dapat membantu Bali, termasuk dalam mencari investor.
Kamis, 12 Jun 2025

Rano Karno Ungkap Warga Jakarta Lebih Pilih Liburan ke Bali

Rano Karno menilai Jakarta punya banyak tempat wisata, tetapi aktivitas pariwisatanya dapat dikatakan minim.
Sosial Budaya
Kamis, 12 Jun 2025

Koster Sebut Danone Setujui Larangan Produksi AMDK Kecil di Bali

Danone melunak setelah diancam pencabutan izin operasionalnya oleh Pemprov Bali yang tidak segan membawa ke ranah pidana.
Sosial Budaya
Rabu, 11 Jun 2025

Koster akan Tindak Penggunaan Tas Kresek di Pasar Tradisional

Koster mengatakan penerapan Pergub soal larangan tas kresek belum terimplementasi dengan baik di pasar tradisional.
Flash News
Selasa, 10 Jun 2025

Dispar Bali Respons Peringatan Perjalanan Wisata dari Australia

Pemprov Bali menegaskan, ingin wisatawan yang berlibur di Bali dapat menikmati kunjungan dengan aman dan nyaman.
Sosial Budaya
Kamis, 5 Jun 2025

Koster Ungkap Produsen yang Belum Setujui Larangan AMDK Plastik

Di hadapan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Bali sebut Danone belum menyetujui larangan AMDK.
Tirtoeco
Kamis, 29 Mei 2025

Koster Larang Produksi AMDK Plastik Kecil Mulai Januari 2026

Produsen AMDK dikasih waktu untuk menghabiskan produknya hingga Desember 2025.
Sosial Budaya
Rabu, 14 Mei 2025

Pemprov Larang Truk Hewan Ternak Antarpulau Berhenti di Bali

Sunada mengatakan, sapi di dalam truk akan disegel dan dilarang dibuka selama melintas di wilayah Bali dan hanya boleh dibuka oleh petugas karantina Bali.
Siswa
Jumat, 2 Mei 2025

Link Unduh Pakta Integritas SPMB SMA/SMK Pemrov Bali 2025

Link Unduh Pakta Integritas SPMB SMA/SMK Pemerintah Provinsi (Pemrov) Bali 2025 dapat diakses calon siswa maupun orang tua/wali murid.
Sosial Budaya
Jumat, 18 Apr 2025

Bus Trans Metro Dewata Kembali Beroperasi 20 April 2025

Skema pendanaan yang digunakan berasal dari kolaborasi antara Pemprov Bali dan pemerintah kabupaten atau kota yang termasuk kawasan Sarbagita.
Sosial Budaya
Kamis, 17 Apr 2025

Bali akan Jadi Provinsi Pertama Gelar Sensus Kebudayaan

Sensus kebudayaan dilakukan untuk mencatat seluruh kekayaan adat, seni, dan kearifan lokal yang ada di Bali.
Sosial Budaya
Jumat, 11 Apr 2025

Koster Atensi Krisis Pangan Bali Akibat Banyak Alih Fungsi Lahan

Koster mencontohkan, surplus beras Bali tahun 2024 tinggal 53 ribu ton padahal lima tahun yang lalu mencapai 100 ton lebih.
Sosial Budaya
Kamis, 10 Apr 2025

Bus Trans Metro Dewata akan Kembali Beroperasi pada 18 April

Dishub Bali melaporkan bahwa mereka akan membuka langsung 6 koridor ketika Trans Metro Dewata kembali beroperasi.
Sosial Budaya
Kamis, 10 Apr 2025

Dishub Bali soal Kapal Cepat Banyuwangi-Denpasar: Belum Resmi

Pemprov Bali ingin melihat kondisi kapal, dampak pada kepadatan lalu lintas serta menunggu persetujuan pemerintah pusat karena antar-provinsi.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

Kadis DPMPTSP Buleleng Jadi Tersangka Korupsi Izin Rumah Subsidi

Berdasarkan pengakuan Kuta, alasan yang digunakan untuk memeras pemohon adalah pembiayaan kebutuhan pemerintahan.