Indeks Pemprov Bali

Bus Trans Metro Dewata di Bali akan beroperasi lagi dengan biaya gotong royong dari APBD, tidak lagi dibiayai APBN.

Pemprov Bali masih perlu mematangkan perencanaan insentif dan mitigasi atas ekses kebijakan itu secara holistik.

Koster mengaku retret penting diikuti daerah sehingga dia ikut retret gelombang kedua bersama kader yang belum ikut & kepala daerah selesai sengketa di MK.

Pemprov Bali menyatakan 120 puskesmas dan 300 klinik dikerahkan sebagai tempat bagi warga Bali untuk mengecek kesehatan gratis secara menyeluruh.

Pemprov Bali menggelar simulasi agar pelaksanaan program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Bali dapat berjalan baik saat program digelar 10 Februari 2025.

Dishub Bali masih mengkaji kebijakan wajib ber-KTP tersebut sambil menunggu draf peraturan yang disiapkan DPRD Bali.

Pemprov Bali menegaskan, upah minimum sektoral provinsi di Bali juga akan bertambah 2 persen menjadi naik 8,5 persen.

Berkurangnya lahan pertanian produktif dan daya dukung lingkungan menjadi dua hal yang terus disorot. Apa langkah pemerintah?

Pemprov Bali percaya kepada Ari Askhara karena memiliki pengalaman di bidang transportasi.

Pemprov Bali mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum relaksasi pajak kendaraan bermotor hingga 30 September 2024.

Rencana pelarangan mendaki gunung di Bali dinilai merupakan aturan yang aneh dan emosional Gubernur Koster semata.

Sepekan jelang KTT G20, YLBHI minta aparat untuk memberi ruang masyarakat yang ingin ikut bersuara.

Siapkan surat hasil negatif tes swab PCR jika ingin menghabiskan libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 di Bali.

Pemprov Bali menjelaskan alasan membatalkan membuka Bali untuk kunjungan wisatawan mancanegara pada 11 September 2020.

Pihak Istana menduga Pemerintah Daerah Bali tidak menjalankan protokol penanganan Virus Corona (Covid-19) dan ada miskomunikasi.

808 ekor babi di Bali mati dinyatakan terkena Flu Babi Afrika atau African Swine Flu (ASF).

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019.