tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan bus Trans Metro Dewata (TMD) kembali beroperasi pada akhir April 2025. Bus berwarna merah tersebut semula terhenti pengoperasiannya semenjak 1 Januar 2025 buntut penghentian pembiayaan dari Kementerian Perhubungan.
“Sekarang persiapan tender operasinya. Begitu selesai, tanda tangan kesepakatan dan mulai beroperasi. Mudah-mudahan akhir April karena masyarakat sangat gigih berjuang agar dioperasikan kembali,” ucap Gubernur Bali, Wayan Koster, saat Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota, dan Kabupaten se-Bali di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Badung, Rabu (12/3/2025).
Koster mengungkap, dia sudah mencapai kesepakatan dengan Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Gianyar, dan Bupati Tabanan untuk membagi beban biaya operasional TMD.
Rencananya, Pemprov Bali akan berkontribusi sebesar 30 persen, sementara 70 persen sisa beban pembiayaan tersebut akan didistribusikan kepada empat wilayah di Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan).
Beban terendah akan diberikan kepada Kabupaten Tabanan karena pendapatan asli daerah (PAD) mereka yang lebih rendah dibandingkan 3 wilayah lainnya.
“Sudah dicapai kesepakatan. Kami gotong royong berbagi biaya karena sebelumnya didanai APBN. Nanti kami gotong royong, APBD Bali dan Denpasar, Badung, Gianyar Tabanan,” imbuhnya.
Keberadaan TMD dinilai Koster merupakan salah satu solusi mengatasi kemacetan di wilayah Sarbagita. Di samping itu, Koster juga akan mengoptimalkan operasional Trans Sarbagita yang masih beroperasi hingga saat ini.
Sementara itu, di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, menyatakan kesiapannya untuk mengoperasikan TMD di akhir April.
“Kami sedang persiapkan untuk penghitungan-penghitungannya, sedang ditata ulang. Rutenya sudah oke. Tinggal waktu operasional seperti apa, mana yang rapat dan mana yang renggang akan kita sesuaikan," ucap Samsi.
Menurut Samsi, penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh Pemprov Bali diakibatkan oleh perubahan karakteristik TMD dari BRT (bus rapid transit) menjadi angkutan bus biasa. Jumlah unit yang beroperasi adalah 76 unit, menyusut dari periode operasional sebelumnya yang mencapai 100 unit.
Sebagai informasi, penanganan kemacetan lalu lintas merupakan salah satu dari lima program super prioritas mendesak (PSPM) yang menjadi agenda Pemerintah Provinsi Bali.
Selain itu, PSPM juga meliputi menuntaskan permasalahan sampah; penertiban transportasi dan usaha transportasi pariwisata; penertiban usaha pariwisata; serta penertiban perilaku wisatawan asing nakal.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Abdul Aziz
