tirto.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali buka suara perihal I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra (Ari Askhara) yang menjadi pemimpin proyek pembangunan LRT Bali Urban Subway. Ari Askhara adalah eks Direktur Utama Garuda Indonesia yang akhir 2019 dijerat kasus penyeludupan motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengatakan, penunjukan dalam proyek LRT Bali Urban Subway merupakan mekanisme perseroan, sebab Pemprov Bali langsung menunjuk PT Sarana Bali Dwipa Jaya (SBDJ) sebagai penggarap proyek dengan Ari Askhara sebagai direktur utamanya.
“Itu (PT SBDJ) masuknya PT, tentu di perseroan ada mekanisme untuk memilih komisaris,” ujar Dewa Indra di Wiswa Sabha, di Bali, Rabu (11/09/2024).
Ia menambahkan, PT SBDJ merupakan anak perusahaan Bali Development Fund (BDF) yang didirikan oleh Pemprov Bali untuk sumber-sumber pembiayaan non-konvensional. Pembiayaan ini yang membuat Bali mampu meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“BDF ini punya salah satu anak perusahaan, jadi cucunya PT Jamkrida Bali Mandara,” kata dia.
Terkait penyeludupan yang pernah dilakukan Ari Askhara, Dewa Indra secara tegas memastikan tidak ada hubungannya dengan proyek LRT Bali. Pemerintah Provinsi Bali yakin kepada Ari Askhara karena memiliki pengalaman di bidang transportasi, terutama sebagai Dirut Garuda Indonesia.
“Secara profesional, tidak ada hubungannya. Beliau dari perbankan, pernah memimpin maskapai terbesar di Indonesia juga. Profesionalisme itu. Ada persoalan, tapi kan ini proyek besar harus mencari orang yang profesional,” ucap Dewa Indra.
Kepercayaan terhadap Ari Askhara juga muncul lantaran sukses mendatangkan PT Bumi Indah Prima (BIP) sebagai investor utama, serta PT Indotek bersama China Railway Construction Corporation (CRCC) sebagai kontraktor utama. Diperkirakan, nilai investasi yang ditanamkan mencapai 20 miliar dolar AS.
“Yang bisa lihat sekarang, dia bisa meng-organize, meng-endorse, bisa mendatangkan investor. Itu proyek yang fully funded swasta, bukan pemerintah. Dia sudah bisa menyelesaikan rencana bisnisnya, kemudian bisa mengadakan tender, dan seperti kemarin kita lihat sudah mulai,” kata dia.
Meskipun menaruh kepercayaan, kata dia, Pemprov Bali tetap memantau proyek tersebut secara berkala melalui roadmap. Apabila tidak berjalan dengan baik, pihak pemerintah akan memanggil PT SBJD untuk dievaluasi.
Penulis: Sandra Gisela
Editor: Abdul Aziz
