Indeks Pemkot Semarang

KPK telah menahan Walkot Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya, yang dijerat dengan tiga kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang.

Penindakan yang akan dilakukan KPK terhadap Mbak Ita, bisa berupa pemanggilan, penahanan, atau upaya jemput paksa.

KPK akan mengirimkan dokter untuk memeriksa secara langsung kesehatan Wali Kota Semarang, Mbak Ita.

KPK memperpanjang masa pencegahan terhadap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti alias Mbak Ita, dan suaminya, Alwin Basri, bepergian ke luar negeri.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu alias Mbak Ita, tidak memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Martono mengaku akan mengikuti prosedur perkara yang menjeratnya saat ini saat diminta tanggapan tentang pemeriksaannya, Jumat (17/1/2025).

KPK memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, tersangka kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Hendrar Prihadi memastikan dirinya diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Pendalaman kasus korupsi di Pemkot Semarang terus berlanjut. Kali ini KPK memeriksa 10 saksi dari DPRD dan Gapensi Kota Semarang.

Rincian formasi CPNS Pemkot Semarang 2024 dapat dipantau melalui artikel ini dalam bentuk PDF. Simak daftar syaratnya.

Tindak pidana korupsi di Pemkot Semarang terkait dengan suap, gratifikasi dan pemerasan sehingga tak ada kerugian negara.

Pada kasus dugaan pemerasan, KPK mengungkapkan hal tersebut dilakukan dengan memotong pendapatan para pegawai negeri di Pemkot Semarang.

Sebelumnya, Martono telah hadir pada pemeriksaan di KPK pada Rabu (31/7/2024) dan mengakui telah menerima SPDP dari penyidik.

KPK menelusuri dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Kota Semarang dengan memanggil Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu dan suaminya.

Pada pemeriksaan kedua, Alwin dicecar soal dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa, pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Pemkot Semarang.

Martono mengakui dirinya masih berstatus saksi meski sudah menerima SPDP dari KPK.

Rachmat Djangkar sudah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan siap menjalani proses hukum sebagaimana mestinya. 

Menurut Jubir KPK, penggeledahan dilakukan di Kota Semarang, Kudus, Salatiga, dan wilayah lain.

Penggeledahan KPK atas kantor DPRD Jawa Tengah tersebut diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi di Pemkot Semarang.

Di tengah dugaan korupsi yang menerpa Pemkot Semarang, Mbak Ita menegaskan akan terus bekerja untuk memastikan pemerintahan berjalan lancar.