Indeks Pemilu 2019

Komnas HAM dan Menkopolhukam sepakat akan bekerja sama menangkal masalah kekerasan dan ujaran kebencian menjelang pemilihan presiden 2019 nanti.

Jokowi-Prabowo Subianto berpeluang bersaing kembali di Pemilu 2019. Adakah penantang lain buat Jokowi?

Hoaks menjalar seperti jamur di musim penghujan. Sekali ia disebar, lajunya bakal sulit ditahan.

Jusuf Kalla boleh mencalonkan diri sebagai presiden karena belum pernah menjabat.

Orang-orang di KSP dinilai sengaja memoles citra Jokowi demi kembali mendapat kue kekuasaan jika Jokowi kembali terpilih sebagai presiden di Pemilu 2019.

Belum genap dua bulan, KSP di bawah kendali Moeldoko mulai menampilkan wajah politik praktis dari lembaga ini.

Demokrat membantah pertemuan AHY dan Airlangga untuk membicarakan Pilpres 2019.

Menurut Fadli Zon, dalam waktu dekat ini Gerindra segera menyusun strategi dalam rangka memenangkan Prabowo di Pilpres 2019.

"Kewenangan MK hanya lima. Di luar dari itu tidak bisa memberi fatwa apapun," kata Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara sekaligus juru bicara MK, Fajar Laksono Soeroso.

Masyarakat Indonesia semakin islami. Namun, secara umum suara untuk partai-partai islami tak meningkat.

Dewan Pembina ACTA menilai, Prabowo memenuhi beberapa kriteria untuk memimpin Republik Indonesia.

"Karena yang ngetwit itu kan pasti manusia, bukan robot. Aparatur Sipil Negara,” kata Titi Anggraeni dari Perludem.

Politikus PKS mengatakan, kebijakan KPU yang melarang parpol memasang gambar tokoh nasional di alat peraga kampanye sudah tepat.

Mahfud mengatakan, jika melihat risalah amandemen milik MPR, maka JK memang tidak bisa lagi maju jadi cawapres.

PDIP ingin kepemimpinan presiden dan wapres periode 2019-2024 lebih baik dibanding periode sebelumnya.

Pemasangan gambar orang beserta logo parpol dilarang karena masuk kategori 'citra diri' sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saya tidak akan kampanye, tidak akan membuat tim sukses," ujar Wiranto.

Komarudin Watubun menilai sosok Jokowi saat ini sudah dekat dengan kalangan muslim sehingga pendampingnya harus merupakan kombinasi antara wilayah Indonesia bagian Barat dan Timur.

KPU melarang memasang gambar tokoh nasional sebagai alat peraga kampanye yang tidak ada kaitannya dengan partai. Bagaimana respons parpol terkait kebijakan ini?

Kenapa politisi kita lebih suka struktur ekonomi-politik lawas?