Indeks Pemilu 2019

"Pak Anies yang saya hormati, itu lah hidup ya, dulu saya sama Pak Anies itu timses," kata Luhut.

Masalah muncul setelah Jokowi menunjuk Wiranto sebagai Menko Polhukam. Keberadaan Wiranto dianggap tak memperlancar penyelesaian kasus HAM.

Pendaftaran bakal caleg akan berlangsung pada 4 sampai 17 Juli 2018. Setelah itu, KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg sementara (DCS), pada 8 hingga 12 Agustus 2018.

"Kita nggak bisa menebak-nebak. Kita tunggu penjelasan resmi dari pak Presiden," kata Ace Hasan Syadzily.

"Pertama tugasnya menetapkan caleg DPR RI, kedua menetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang ketiga menetapkan calon presiden dan wakil presiden. Artinya ini yang menjadi tugas mejelis tinggi," jelas Syarief.

"Pak Prabowo dengan tegas mengatakan siap untuk berkoalisi dengan Partai Demokrat dan siap menerima AHY sebagai calon wakil presiden."

"Sebelum memutuskan maju sebagai caleg, ASN perlu mempertimbangkan matang-matang. Sebab surat pengunduran diri ASN tidak dapat ditarik kembali.”

"Enggak benar. Saya enggak tahu tuh, dongeng dari mana itu," kata Anies.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno: pernyataan Jokowi soal cawapres merupakan strategi khusus guna mengejutkan lawan politiknya di Pilpres 2019.

Menurut KPU, soal menteri jadi caleg belum diatur undang-undang.

KPU akan menyusun dan menetapkan daftar caleg tetap (DCT) pada 14-20 September 2018.

Anies Baswedan mengatakan, dirinya masih menunggu keputusan dari Gerindra, PKS dan Juga PAN soal capres dan cawapres di Pemilu 2019 mendatang.

Hingga saat ini, pihak Mahkamah Agung belum menerima permohonan uji materiil setelah PKPU diterbitkan.

Perindo sudah siap menghadapi Pemilu 2019. Menggarap pemilih kelas bawah untuk memberikan bukti kerja partai.

Baik kubu OSO maupun kubu Sudding saat ini tetap mengklaim pihak masing-masing yang berhak menjalankan Partai Hanura.

Impian Hary Tanoesoedibjo jadi presiden Indonesia harus tertunda lagi pada Pemilu 2019.

Hary Tanoesoedibjo mencoba jadi sosok merakyat, salah satunya membuat program Perindo bagi-bagi gerobak kepada pedagang kaki lima.

14 dari 33 orang DPP Perindo adalah orang-orang MNC. Sisanya beberapa politikus kutu loncat dan pengusaha.

KPU menyatakan belum ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur karena menjadi caleg di Pemilu 2019.

KPU RI memastikan ketentuan soal larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba dan kejahatan seksual pada anak tetap berlaku.