Indeks Pemilu 2019

ICW menilai kesepakatan dalam rapat konsultasi di DPR mengenai PKPU 20/2018 pada hari ini tidak perlu diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum.

Ketua DPR Bambang Soesatyo mengklaim rapat konsultasi DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu pada hari ini menyepakati semua pihak diberi kesempatan mendaftar menjadi caleg.

Anggota Dewan Pengarah DPP Gerindra, Muhammad Syafi'i mengakui ketidaksetujuan partainya terhadap isi PKPU No. 20/2018. Alasannya, aturan itu tidak membawa keadilan bagi masyarakat.

Hail survei SMRC menyatakan, Jokowi dianggap sebagai sosok yang paling berkualitas untuk bersaing di Pilpres 2019, dengan raihan skor tertinggi yaitu 7,8.

Bamsoet merasa tidak adil bagi narapidana korupsi mendapat hukuman lebih dari yang ditetapkan.

Anies mengakui bahwa ada pembicaraan politik yang terjadi dalam perbincangannya dengan Zulkifli tapi tak sampai membahas soal Pilpres 2019.

"Apa yang disampaikan TGB Zainul Majdi adalah pendapat pribadi karena kalau sikap resmi partai disampaikan oleh DPP Partai Demokrat," kata Agus.

Anies menyebut, soal capres di Pilpres 2019 adalah kewenangan petinggi partai.

Peraturan KPU itu telah disahkan menjadi undang-undang oleh Menkumham dan tak bisa diganggu gugat.

"Pilih saja yang sudah terbukti bibit, bebet, dan bobotnya," tandas Ridwan Kamil

"TNI itu tidak usah berpolitik karena jiwa dan raganya sudah diserahkan untuk bangsa dan negaranya."

Salah satu agenda pertemuan Anies Baswedan dan Zulkifli Hasan yang mungkin terjadi adalah untuk membahas masalah Pilpres 2019 sampai dengan reklamasi.

"Yang pasti kami memberikan catatan dari DPR bahwa ketentuan itu jelas melanggar konstitusi hukum kita," ujar Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Bagi partai politik yang ingin mendaftarkan bacaleg-nya ke KPU harus menyiapkan dokumen yang memuat syarat pencalonan dan syarat calon sebagaimana telah diatur UU Pemilu dan PKPU.

"Ada [menteri] yang mau jadi DPR, ada yang mau jadi apa, ada saja. Yang merasa mungkin tidak akan terpilih lagi, jadi dia mau maju [menjadi caleg]," ujar Sofjan.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak.

PDIP meminta masyarakat ikut mengawasi kelayakan nama-nama bakal caleg Pemilu 2019 yang diajukan oleh partai politik.

"KPU punya sistem yang bisa mendeteksi di dalam daftar calon tuh ada mantan napi koruptornya atau tidak," ujar Hasyim

“Itu hak Demokrat lah, tapi itu aneh bagi kami."

Kami berharap di bagian awal ini paling tidak di hari-hari pekan pertama ini parpol mendaftarkan calon," kata Hasyim.