Indeks Pemilu 2019

Zulkifli Hasan mengatakan hak angket DPR kepada KPU sebagai suatu hal yang terlalu mengada-ada dan berlebihan.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 melarang caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi, narkoba, serta kejahatan seksual terhadap anak.

"Substansinya sama. Mantan napi korupsi, pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba tidak boleh nyaleg," ujar Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.

Menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade, wacana ini terbilang aneh dan tidak konsisten

"Jusuf Kalla sebagai politisi senior berikan masukan dan nasihat kepada Airlangga terkait langkah politik Golkar ke depan," kata Ace.

Pilgub dinilai menjadi tempat menguji efektivitas mesin parpol di daerah guna menghadapi Pilpres 2019.

"Wacana yang dikembangkan oleh Demokrat sama sekali tidak memiliki prospek untuk 2019 yang akan datang."

Dalam hal ini, menurut peneliti Formappi, Bawaslu dan DPR terkait PKPU tidak serius dalam melaksanakan pemilu berintegritas.

Wacana duet JK dan AHY
merupakan poros koalisi
baru di Pilpres 2019.

Anggota DPR dari F-PKS, Nasir Djamil mengaku belum mendapatkan surat edaran yang dimaksudkan kepada calon-calon anggota dewan dari partainya seperti yang disebar Fahri Hamzah.

“Undang-Undang memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat peraturan.”

Laman hitung cepat KPU infopemilu.kpu.go.id harus mengalami buka-tutup akses di tengah serangan peretas.

Politikus PPP Achmad Baidowi mengklaim wacana pengajuan Hak Angket terkait dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah menjadi pembicaraan informal di Komisi II DPR RI.

"Fenomena hasil Pilkada 2018 tidak bisa dijadikan acuan untuk mengkalkulasi peta pemilu presiden."

KPU bersikukuh bahwa PKPU berisi larangan mantan napi korupsi menjadi caleg telah sah berlaku meski belum diundangkan oleh Kemenkumham.

Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi DPP Demokrat, Imelda Sari menyatakan foto JK-AHY sebagai pasangan capres-cawapres 2019, hanya berdasarkan polling internal partai dan belum keputusan resmi.

Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menyatakan partainya mempertimbangkan Anies Baswedan sebagai cawapres alternatif pendamping Prabowo Subianto.

Partai Gerindra masih
bersikukuh mengusung Prabowo
sebagai capres.

Dengan ditetapkannya PKPU Nomor 20 Tahun 2018, ketentuan tentang larangan eks koruptor mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2019 sudah bisa diterapkan.

"Kita harap jangan ada poros ketiga, maka logikanya Prabowo jika berkenan bertemu dengan pak Amien Rais, berdiskusilah mereka, lahirlah capres pengganti Joko Widodo," ucap Eggi.