Perindo, Partai Politik Rasa MNC

Oleh: Mawa Kresna - 6 Juli 2018
Dibaca Normal 3 menit
14 dari 33 orang DPP Perindo adalah orang-orang MNC. Sisanya beberapa politikus kutu loncat dan pengusaha.
tirto.id - Pada deklarasi Partai Perindo, 7 Februari 2015, Hary Tanoesoedibjo, sang ketua partai, sudah memberikan sinyal bagaimana partainya akan dikelola. Di depan para ketua partai lain yang hadir pada malam itu, HT—demikian inisial namanya yang dikenal—menegaskan Perindo adalah "partai modern" yang akan dikelola dengan profesional.

“Sebagai partai modern, Partai Perindo adalah perpaduan antara partai massa dan partai kader, namun dengan tetap memiliki komitmen menjunjung tinggi pengelolaan partai secara profesional,” kata HT, diikuti tepuk tangan ribuan kader Perindo saat itu.

Penegasan pengelolaan partai secara profesional itu wajar jika mengingat latar belakang HT sebagai pengusaha sukses. Ia adalah bos dari perusahaan MNC Group yang hampir punya semua lini usaha, dari media sampai asuransi. Posisi HT sebagai bos ini pula yang membuatnya mendesain struktur dewan pengurus pusat (DPP) Perindo layaknya sebuah perusahaan.


Pada malam deklarasi itu, HT juga mengumumkan susunan pengurus DPP partai. Total pengurus DPP berjumlah 33 orang. Menariknya, dari jumlah itu, 14 orang di antaranya anak buah dan rekan kerja HT di MNC. Tak hanya itu, majelis persatuan partai dan mahkamah partai didominasi orang-orang MNC.

Mereka menduduki posisi penting. Ketua bidang organisasi, misalnya, dipegang oleh Syafril Nasution, Direktur PT Global Mediacom dan orang kepercayaan HT. Ketua bidang Litbang dan IT dipegang oleh Sururi Alfaruq, Direktur Utama Koran Sindo. Arya Mahendra Sinulingga, Direktur Pemberitaan MNC, dipercaya menjadi ketua bidang media dan komunikasi massa.

Ketua bidang UMKM dan koperasi dipegang oleh A. Wishnu Handoyono, Komisaris MNC Securitas. Masih dari MNC Securitas, Susi Meilina, sang direktur Utama, dipercaya menjadi ketua bidang perekonomian.

Posisi ketua bidang hukum dan HAM dipegang oleh Christophorus Taufik, Direktur PT Global Mediacom. Bagian yang cukup janggal adalah ketua bidang perburuhan dan ketenagakerjaan yang dipegang oleh Wina Armada Sukardi, Komisaris Independen PT MNC Tbk. Posisi ini janggal lantaran anak-anak perusahaan di bawah MNC tidak memiliki serikat buruh. Pada pertengahan 2017 sempat terjadi PHK besar-besar di tubuh MNC Group.


Di jajaran wakil sekretaris jenderal (Wasekjen), HT menempatkan tiga orang dekatnya. Wasekjen III dipercayakan kepada Donny Ferdiansyah, Executive Assistance to CEO MNC; Wasekjen VI dipegang Ajun Damayanti, Sekretaris Global Mediacom; dan Wasekjen VII dipercayakan kepada Angela Herliani Tanoesudibyo, anak kandung HT.

Posisi krusial bendahara umum Perindo juga tidak mau dilepas oleh HT kepada orang luar. Posisi ini ditempati oleh Hendry Suparman, Direktur MNC Corporation. Bendahara I dipercayakan kepada Stien Maria Schouten, Komisaris Independen MNC; dan Bendahara III dipercayakan kepada Eva Mutia dari MNC Finance.

Selain di DPP, posisi di Majelis Persatuan Partai juga dipegang oleh orang MNC. Sekretaris majelis adalah David Fernando Audy, CEO MNC; dan anggotanya diisi oleh Hendry Suparman, Direktur MNC Cooperation; serta Liliana Tanoesudibyo, istri HT.

Sementara empat dari lima orang yang menduduki mahkamah partai adalah orang-orang MNC. Ketuanya adalah Syafril Nasution; sekretarisnya Christophorus Taufik; dan dua anggotanya diisi M. Budi Rustanto (Direktur MNC Land) serta Agus Mulyanto (Direktur MNC Play).

Dominasi orang MNC di mahkamah partai ini memastikan Partai Perindo tidak akan dibajak oleh para penumpang gelap. Jika terjadi dualisme, mahkamah partai sudah siap mengamankan Hary Tanoesoedibjo.


Infografik HL Perindo MNC

Rasionalisasi Struktur Partai

Ketua media dan komunikasi Perindo Arya Sinulingga mengatakan komposisi itu dibuat untuk efektivitas kerja partai. Sebagai partai baru, Perindo membutuhkan akselerasi kerja yang luar biasa, seperti membangun infrastruktur organisasi sampai ke desa-desa.

Semua itu akan sulit dilakukan jika konsolidasi dalam internal partai tidak dilakukan dengan cepat. Karena itu, jalan keluarnya adalah merekrut orang-orang yang sudah terbiasa bekerja bersama sang ketua umum.

“Tapi kami semua kolaborasi keluar juga, dengan orang-orang partai, orang-orang ormas dan sebagainya yang banyak, sehingga kami harus ambil orang yang bisa langsung kerja,” kata Arya kepada Tirto, 8 Mei 2018.

Rasionalisasi pengisian DPP Perindo dengan orang-orang perusahaan agaknya efektif. Dalam tempo tidak sampai tiga tahun, infrastruktur Perindo sudah sampai ke desa-desa. Mereka bahkan bisa melalui fase krusial, yakni lolos verifikasi faktual dan menjadi partai peserta pemilu 2019.


“Anda boleh bandingkanlah dengan partai-partai lama, kami berani tarung untuk hal-hal infrastruktur,” ujar Arya.

Arya mengakui ada perbedaan cara mengelola perusahaan dan partai. Namun, untuk kebutuhan mendesak, pilihan menggunakan orang-orang MNC menjadi sangat efektif, klaimnya. Ia juga mengklaim bila para direktur MNC di DPP Perindo ini maju sebagai calon legislatif, mereka wajib mundur dari perusahaan jika terpilih menjadi anggota DPR.

Kuasa Penuh Sampai Daerah

Hary Tanoesoedibjo tak hanya membuat ia berkuasa penuh pada DPP, dengan struktur partai yang mirip perusahaan MNC, melainkan juga memastikan tidak ada pembelot masuk ke jajaran pengurus di tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) hingga dewan pimpinan daerah (DPD). Caranya dengan meniadakan musyawarah di tingkat wilayah (provinsi) dan daerah (kabupaten/kota).

Dalam anggaran dasar dan rumah tangga partai, tertulis bahwa ketua dan sekretaris DPW dipilih dan ditetapkan oleh majelis persatuan partai (pasal 24); begitupun ketua dan sekretaris DPW (pasal 25).

Mekanisme ini memastikan HT memiliki kuasa penuh. Sebab, dari 5 orang di susunan majelis persatuan partai, hanya Ahmad Rofiq yang bukan orang MNC dipercaya menjadi menjadi sekretaris jenderal partai. Rofiq mungkin satu-satunya politikus di luar MNC yang diberi kepercayaan oleh HT untuk menempati posisi strategis.

Barulah untuk dewan pimpinan cabang (DPC), Perindo mengadakan mekanisme musyawarah di tingkat kecamatan untuk memilih ketua dan sekretaris.

Model seperti ini sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh Perindo. Partai Gerindra masih menggunakan penunjukan langsung untuk posisi ketua di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Partai baru lain seperti PSI, Garuda, dan Berkarya pun juga demikian.

Namun, mekanisme itu tidak berlaku dalam urusan pengaderan. Perindo cukup tertib. Saat ini mereka tengah getol membuat pelatihan kader dari tingkat pemula sampai paripurna.

Maruli Silaban, ketua DPW Perindo DKI Jakarta yang menangani kader, mengatakan mekanisme pengaderan dibuat untuk memastikan bahwa kader yang ditunjuk sebagai pengurus partai, baik di tingkat pusat maupun kecamatan, memiliki kualitas yang baik.

“Ini yang membedakan Perindo dari partai-partai baru lain,” klaim Maruli. Ia menambahkan bahwa mekanisme ini bisa menjaring "kader-kader potensial" dan menjadikan Perindo "tak hanya bergantung pada figur".

“Kita ingin jadi partai yang modern. Bagaimana memulainya? Ya mendidik kader-kader yang berkualitas dan berintegritas serta loyal,” ujar Maruli.

========


Baca juga artikel terkait PARTAI PERINDO atau tulisan menarik lainnya Mawa Kresna
(tirto.id - Indepth)

Reporter: Mawa Kresna
Penulis: Mawa Kresna
Editor: Fahri Salam
Artikel Lanjutan