Indeks Pemilu 2019

KPU berencana mengumumkan nama caleg eks napi koruptor yang ikut Pemilu 2019 malam ini, setelah sempat membatalkan sehari sebelumnya.

KPU perlu berkonsentrasi menyukseskan Pemilu 2019, tapi akan tetap memenuhi panggilan Polda Metro Jaya.

Polri menilai empat daerah memiliki tingkat kerawanan konflik tinggi pada Pemilu 2019, terutama karena persaingan dalam pileg. Empat daerah itu: Provinsi Sumut, DIY, Sulsel dan Kota Solo.

Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil menilai tak ada yang salah dari munculnya golongan putih (golput) di masyarakat.

Koalisi Masyarakat Demokrasi Indonesia meminta tidak ada kriminalisasi KPU khusunya terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyebut tidak logis jika tim kampanye biarkan banyak golput.

Sekjen Bawaslu Gunawan Siswantoro mengingatkan jajarannya tidak menunda pembayaran honor para petugas pengawas terkait pelaksanaan Pemilu 2019.

Novel Bamukmin mundur dari PBB karena kekecewaannya dengan sikap parpol dan Ketua Umumnya, Yusril Ihza Mahendra yang memilih mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tanpa strategi, kepemilikan banyak dana para caleg tak jamin menang.

Tindakan tegas akan ditempuh polisi saat ada pelanggaran hukum usai pemilihan legislatif 2019.

Pengumuman caleg eks koruptor ditunda, karena para pemimpin KPU diperiksa di Polda Metro Jaya.

Survei puskaptis merilis survei terbaru dengan hasil elektabilitas paslon nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf unggul tipis dari paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi.

Dewan Pers akan kirim hasil kajian komprehensif pendapat, penilaian, dan rekomendasi (PPR) tabloid Indonesia Barokah.

Selain karena surat suara sudah mulai proses cetak, dalam aturannya caleg tidak dapat mengajukan pengunduran diri sendiri tetapi harus melalui parpol.

Sederetan nama mantan narapidana kasus korupsi yang terdaftar menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 akan diumumkan via media massa oleh KPU.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan pemetaan indeks kerawanan pemilu penting untuk mengatasi potensi kerawanan dalam waktu enam bulan ke depan.

Jajaran TNI dan Polri mengadakan rapat pimpinan untuk bersinergi mengamankan Pemilu 2019 dengan menyamakan visi-misi, dan persepsi bertindak.

Beberapa waktu lalu ada capres yang menyudutkan media massa. Hal itu dinilai peneliti Politik dari Indonesia Public Institute langkah mundur dalam demokrasi.

Bergabungnya PBB ke koalisi Jokowi-Ma'ruf dinilai tidak akan berpengaruh banyak.

DPP Gerindra menyatakan Prabowo siap menerima dukungan siapa pun yang memiliki hak memilih di Pilpres 2019, termasuk dari para keturunan anggota PKI.