tirto.id - Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, Polri dan TNI akan mewaspadai kemungkinan sengketa usai pemungutan suara pada Pemilu 2019.
“Tidak hanya pilpres, tapi juga pileg. Pileg ini selain kompetisi antarpartai juga kompetisi antarcaleg bahkan di satu partai. Ini juga ada kerawanan dan harus bisa kami lakukan mitigasi,” kata dia usai rapat pimpinan Polri-TNI di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Selasa (29/1/2019).
Upaya pencegahan, lanjut Tito, menjadi prioritas namun jika terjadi tindak anarkis, kepolisian akan melakukan penegakan hukum. Ia menambahkan TNI dan Polri akan bersinergi dalam mengamankan proses demokrasi.
“Bila perlu dibuat rayonisasi di daerah yang perlu mendapatkan dukungan dengan kekuatan TNI dan Polri,” ucap Tito.
Dia juga menegaskan, agar jajaran kepolisian dan TNI dapat memetakan kerawanan daerah agar tidak terjadi konflik dalam rangkaian pemilu.
Tito juga meminta agar para caleg, berkampanye positif tentang program dan keunggulan masing-masing capres-cawapres menjadi cara untuk menyukseskan pemilu.
“Jangan melakukan kampanye terselubung yang mengada-ada fakta, itu akan kami tindak. Semua kekuatan intelijen untuk mengawasi akan dilakukan secara maksimal,” ujar Tito.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan, aparat keamanan dan Bawaslu telah memetakan indeks kerawanan pemilu, sehingga potensi kerawanan dapat diatasi lebih dini.
“Ini semua sudah dipetakan, ada waktu enam bulan untuk aparat menetralisasi kerawanan itu,” ujar Wiranto.
Dengan pemetaan kerawanan itu, kata Wiranto, diharapkan saat hari pencoblosan sudah tidak ada gangguan dan ancaman.
Ia juga menyebutkan prajurit TNI dan Polri harus bersinergi dengan pejabat daerah dan pemangku kepentingan lain demi mewujudkan keberhasilan Pemilu 2019.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Zakki Amali
