Indeks Pemilu 2019

Pernyataan Menkominfo Rudiantara 'Yang Gaji Ibu Siapa?' ditanggapi Fitra dengan menjawab ASN digaji oleh rakyat.

Mengumumkan nama caleg eks koruptor itu agar masyarakat lebih selektif memilih wakilnya kelak. Tapi itu terganjal dengan kebiasaan permisif dan masa bodoh.

KPU RI menunggu semua data yang sudah pasti, sebelum nantinya akan diumumkan lagi tambahan nama-nama caleg eks koruptor ke publik.

Menkominfo disebut hanya ingin menegaskan ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral.

KPK mendukung penuh KPU untuk mengumumkan nama-nama caleg eks koruptor yang mengikuti Pileg 2019.

Bamsoet berencana meminta KPU mengevaluasi efektivitas dari kebijakan mengumumkan caleg eks napi korupsi ke publik.

Adnan menegaskan secara moralitas caleg yang tersandung perkara korupsi sudah tidak memiliki legitimasi sebagai pejabat publik.

Wakapolri Ari Dono Sukmanto menyatakan pencegahan secara persuasif perlu diutamakan dalam pengamanan Pemilu 2019.

Tindakan KPU perlu dilandasii aturan, sehingga pengumuman caleg ke TPS legal.

Dalam Rapat Pimpinan TNI 2019, tiga hal yang dibahas adalah menyukseskan pemilu 2019, operasi penegakan hukum di Papua, dan kerawanan bencana.

Caleg eks koruptor tidak memengaruhi elektabilitas Partai Golkar, karena hanya ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

PSI meyakini terdapat kelompok atau gerakan yang sengaja membuat dan menyebarkan spanduk soal LGBT tersebut ke publik.

Cara Gerindra membela Dhani dinilai akan menuai simpati, tapi di sisi lain status Dhani sebagai tervonis juga punya dampak negatif.

Pemilih yang pindah TPS berbeda dari domisili diimbau KPU untuk dapat mengurus formulir C5 paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara 17 April 2019.

Daftar lengkap nama 49 calon legislatif mantan narapidana korupsi di Pemilu 2019

Partai Gerindra harus pintar memainkan opini publik soal Ahmad Dhani demi mempertahankan citranya dalam Pemilu 2019.

KPK mendukung upaya sikap KPU mengumumkan caleg eks koruptor. Bila perlu namanya di pasang di TPS daerah pemilihannya.

Menurut Gerindra, KPU tak boleh mengintervensi hak pilih warga dengan pengumuman eks caleg koruptor. 

Asfin juga menilai bahwa golput bukan merupakan tindak pidana karena memilih dalam pemilu hanya merupakan hak, bukan kewajiban.

Program Bela Negara telah melenceng dari tujuan awal memasukkan edukasi antigolput.