Indeks Pemilu 2019

Pindah TPS memiliki batas waktu yaitu 30 hari sebelum pemungutan suara.

TKN menilai sebutan "cak" dan "jancuk" bagi Jokowi dinilai sebagai bentuk sapaan keakraban dan sosok Jokowi dianggap sebagai arek Suroboyo.

Calon hakim MK Hesti Armiwulan menyatakan sengketa Pemilu harus diputuskan dengan pertimbangan komprehensif.

Ketua TKN Erick Thohir menyatakan, anggapan tentang Jokowi mulai menyerang atau ofensif jelang Pilpres 2019 belakangan ini bukanlah seperti yang dituduhkan. Menurutnya Jokowi hanya menyampaikan data dan fakta.

Presiden Jokowi menjelaskan ungkapan Propaganda Rusia itu adalah terminologi dari artikel lembaga konsultasi politik Amerika Serikat, Rand Corporation, pada 2016.

Jokowi diberi gelar "Cak Jancuk" oleh pendukungnya, menurut peneliti IPI, hal ini dinilai tak sopan dan sembarangan mengingat jabatannya saat ini masih Presiden RI.

Wakil Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf, Raja Juli Antoni mengatakan pernyataan Jokowi soal konsultan asing itu hanya untuk mengingatkan sekaligus sebagai pendidikan politik.

Kecewa hak-haknya tak terpenuhi, masyarakat adat berkontestasi dalam Pileg 2019.

Kampanye membawa anak lazim dilakukan, misalnya, oleh kader PKS dan Barack Obama.

April yakin potensi golput pada pileg menjadi kecil, karena para penyandang disabilitas membutuhkan sosok yang bisa mengakomodir hak mereka dan sosok itu harus berasal dari kelompok disabilitas juga.

April mengatakan, hanya ada 35 caleg disabilitas di Indonesia yang mewakili seluruh daerah.

Menurut BPN sikap politik Mbah Moen sejak 2014 memang sudah condong ke Prabowo.

Kunjungan Jokowi ke Mbah Moen dinilai belum tentu mendongkrak suara yang signifikan.

PDIP dan PPP menghidupkan lagi Aliansi Mega Bintang yang pernah moncer pada 1997. 

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebutkan jika video viral Mbah Moen yang menyebut nama Prabowo agar terpilih di Pemilu 2019 dalam doa penutup acara zikir bukan doa seutuhnya. Publik diminta melihat video secara keseluruhan.

ICW meminta partai politik yang mendaftarkan caleg eks koruptor untuk Pemilu 2019 harus berani menyampaikannya kepada masyarakat secara umum dan terbuka.

Caleg eks koruptor dinilai tak pantas secara etika mencalonkan diri saat Pileg 2019. Hal itu disampaikan Pengajar ilmu hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Jentera Bivitri Susanti.

Pandangan politik praktis ASN agar tak diumbar ke publik, cukup disalurkan di bilik suara.

Bila mereka tidak menyerahkan atau melebihi batas waktu yang ditentukan, maka caleg terpilih dapat ditunda pelantikannya.

Menurut Arief, pihaknya sejak awal telah memastikan spesifikasi kotak suara, bahkan sebelum dilakukan proses produksi.