tirto.id - Pegiat Antikorupsi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menilai, pencalonan mantan koruptor menjadi calon legislatif (caleg) menunjukkan pemberantasan korupsi yang dilakukan partai politik hanya di mulut saja.
Untuk membuktikan integritas antikorupsi, menurut Emerson, partai politik harus berani mendeklarasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk tidak mendukung caleg yang pernah menjadi narapidana kasus korupsi.
"Paling tidak dideklarasikan orang ini dicabut, dicopot sebagai caleg pencalonannya," ujar Emerson dalam diskusi di kawasan Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (2/2/2019).
Dia menyayangkan masih ada partai meloloskan para mantan koruptor. Pakta integritas yang ditandatangani oleh para petinggi partai, kata Emerson, nampaknya hanya menjadi retorika saja.
"Pakta integritas dilanggar oleh mereka sendiri. Mereka menjadikan pemberantasan korupsi cuma slogan kampanye belaka," ucap Emerson.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) diketahui telah mengumumkan para caleg mantan koruptor. Dari pengumuman ini tercatat ada 40 caleg tingkat DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten dan 9 calon legislatif DPD.
40 caleg DPRD itu berasal dari 12 partai politik yang menyumbangkan nama-nama mantan narapidana kasus korupsi untuk menjadi calegnya.
Tak hanya 49 saja, KPU kemungkinan akan mengumumkan kembali caleg yang berstatus sebagai mantan narapidana korupsi.
"Nanti kita akan cek lagi, jadi ketika kita keluarkan itu, ada KPU Kabupaten/kota dan Provinsi mengatakan masih ada [caleg eks koruptor]. Ya sudah kita tunggu, seminggu ini lah," ujar Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (1/2/2019).
KPU RI, kata Ilham, menunggu semua data yang sudah pasti sebelum nanti pihaknya akan mengumumkan tambahan nama-nama caleg eks koruptor.
"Iya berpotensi bertambah. Kita tunggu kemudian data ini fix dulu, sudah selesai tanpa terlewatkan supaya tidak ada nanti perlakuan yang berbeda," jelasnya.
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno
