tirto.id - Direktur Komunikasi Politik Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Usman Kansong menganggap sosialisai anti golput dalam Aksi Bela Negara sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi politik pada Pemilu 2019 nanti
"Kita yang sedang masa transisi demokrasi perlu mendorong agar semua orang memilih karena undang-undang sudah memberikan hak bagi masyarakat untuk memilih, berpartisipasi dalam pemilu," ujar Usman kepada Tirto, Rabu (30/1/2019).
Menurut Usman, meski golput bukanlah suatu tindak pidana, namun penting bagi semua pihak untuk meningkatkan kualitas demokrasi dengan mengajak partisipasi dalam memilih. Khususnya, menjadi tugas pemerintah saat ini untuk bisa meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019.
Hal inilah, kata Usman yang mendasari adanya sosialisasi antigolput dalam Aksi Bela Negara.
Meskipun, berapapun besarnya angka golput, tetap akan ada presiden terpilih yang akan memimpin rakyat Indonesia.
"Seberapa besar golput tetap saja nanti pasti akan ada presiden yang terpilih, tetapi kan kita enggak boleh pragmatis kayak gini," jelas Usman.
Sebagai tim kampanye capres-cawapres, Usman mengatakan sudah menjadi tugasnya untuk mengajak masyarakat agar memilih dalam Pemilu 2019. Tentunya, dalam mengajak masyarakat ini tak dipungkiri mereka juga akan mengajak masyarakat untuk memilih capres-cawapres yang mereka dukung.
"Jadi enggak logis kalau tim kampanye membiarkan banyak golput ya," pungkasnya.
Sebagaimana diketahui Presiden Joko Widodo mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) RI Nomor 7 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019.
Salah satu program dalam Inpres tertanggal 18 September 2018 itu meminta jajaran pemerintah untuk melakukan sosialisasi gerakan anti golput dalam penyelenggaraan Pemilu melalui media sosial, seminar, iklan layanan masyarakat, ceramah, dan dialog interaktif/diskusi.
Editor: Irwan Syambudi
