Indeks Pemerintah Pusat

Presiden Joko Widodo mengatakan usulan penghapusan jabatan gubernur harus dikaji dengan matang, jangan sampai rentang kendali pusat ke daerah terlalu jauh.

Adriana sebut selain lemah sosialisasi, otsus lebih identik dengan uang. Itu salah satu yang membuat penerapan otsus tak maksimal.

Calon Pj Gubernur DKI dinilai tak hanya soal kapasitas dan rekam jejak. Tapi juga punya tarikan politik yang sama dengan pusat.

Apa saja tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia? 

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat menggunakan beberapa pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pelansanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

DKI dan pemerintah pusat berbeda data soal jumlah tempat tidur pasien COVID-19. Ini terjadi ketika pandemi sudah melanda Indonesia berbulan-bulan.

Sri Mulyani menyatakan Bappenas dan Kemenkeu tidak akan memberi izin bagi K/L melakukan belanja barang yang akan diserahkan ke daerah tanpa tanda tangan pemda.

Dua seminar di Bogor pada akhir Februari menjadi penyebaran COVID-19 tak terpantau ke daerah-daerah.

"Kalau jubir presiden [Fadjroel Rachman] sudah bilang begitu, bukannya itu keputusan Istana?"

Pemerintah pusat dianggap memonopoli informasi soal Corona. Menurut pengamat, kebijakan ini berbahaya.

Saat banjir melanda ibu kota hingga mengakibatkan korban jiwa, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat justru saling lempar tanggung jawab.

Pemerintah pusat menyerahkan ratusan pompa air ke Pemprov DKI dalam rangka mengatasi banjir.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai tarik ulur perizinan Formula E di Monas sangat kental nuansa politisnya.

Revitalisasi Monas dihentikan karena belum mendapatkan izin dari mensesneg selaku ketua Komisi Pengarah sesuai dengan Keppres 25 Tahun 1995.

Angkie Yudhistia, staf khusus presiden membantah pesan berantai yang beredar ada rapat sidang kabinet yang menyinggung soal pengelolaan banjir di DKI Jakarta.

Semestinya pemerintah mulai jujur dan berdialog soal sejarah Papua yang terentang sebelum 1969 hingga usai integrasi. Namun hal ini tidak pernah dilakukan.

Penanganan karhutla disebut agar tak hanya bergantung kepada pemerintah] pusat, tapi utamanya adalah tugas para gubernur, bupati, wali kota yang punya daerah rawan kebakaran itu lebih aktif lagi.

Kemendikbud membentuk satgas implementasi zonasi yang bertugas mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di delapan klaster provinsi. 

BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.