Indeks Pemerintah Pusat

Keputusan berbenah bukan lagi sebuah pilihan bagi BGN, saat MBG menelan anggaran sebesar Rp268 triliun dari APBN 2026.

Prabowo akan memberikan arahan kepada para peserta Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah terkait strategi dalam menyongsong kinerja 2026.

Ketua DPR RI meyakini pemerintah memiliki alasan yang kuat dalam pengurangan alokasi TKD.

Banyak kepala daerah yang baru dilantik kesulitan untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya imbas transfer ke daerah dipotong drastis.

Terakhir, pemerintah pusat membayar Rp269 miliar pada Juli 2025. Tapi, sebagian besar dana belum dilunasi.

Permohonan pemda tak serta-merta disetujui, karena syarat mendirikan Sekolah Rakyat minimal tersedia lahan 5 hektare.

Kepala daerah diminta buat kebijakan yang wujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan melakukan efisiensi anggaran.

Ganjar menilai, sinkronisasi antara pemda & pusat sangat penting untuk memecahkan permasalahan karena pemda tak bisa berdiri tanpa pemerintah pusat.

Presiden Joko Widodo mengatakan usulan penghapusan jabatan gubernur harus dikaji dengan matang, jangan sampai rentang kendali pusat ke daerah terlalu jauh.

Adriana sebut selain lemah sosialisasi, otsus lebih identik dengan uang. Itu salah satu yang membuat penerapan otsus tak maksimal.

Calon Pj Gubernur DKI dinilai tak hanya soal kapasitas dan rekam jejak. Tapi juga punya tarikan politik yang sama dengan pusat.

Apa saja tugas dan fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia? 

Terdapat tiga faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang, serta hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah.

Pemerintah pusat menggunakan beberapa pertimbangan dalam mengambil kebijakan terkait pelansanaan otonomi daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

DKI dan pemerintah pusat berbeda data soal jumlah tempat tidur pasien COVID-19. Ini terjadi ketika pandemi sudah melanda Indonesia berbulan-bulan.

Sri Mulyani menyatakan Bappenas dan Kemenkeu tidak akan memberi izin bagi K/L melakukan belanja barang yang akan diserahkan ke daerah tanpa tanda tangan pemda.

Dua seminar di Bogor pada akhir Februari menjadi penyebaran COVID-19 tak terpantau ke daerah-daerah.

"Kalau jubir presiden [Fadjroel Rachman] sudah bilang begitu, bukannya itu keputusan Istana?"

Pemerintah pusat dianggap memonopoli informasi soal Corona. Menurut pengamat, kebijakan ini berbahaya.

Saat banjir melanda ibu kota hingga mengakibatkan korban jiwa, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat justru saling lempar tanggung jawab.