Masuk tirto.id
tirto.id - Sungai Cisadane tengah menghadapi tekanan ekologis seiring masifnya ekspansi perkotaan, pesatnya aktivitas industri, dan melonjaknya kebutuhan air di kawasan Tangerang Raya. Penumpukan sampah domestik, pencemaran limbah, alih fungsi lahan sempadan, hingga ancaman krisis air baku industri menjadi deretan persoalan akut yang menuntut penanganan mendesak.
Berbagai ancaman ekologis tersebut mengemuka dalam diskusi terbuka bertajuk "Sungai Cisadane: Antara Urat Nadi Kehidupan dan Saluran Buang Perkotaan" yang digelar di Tangerang Selatan, Jumat (6/11/2026).
Pengamat manajemen lingkungan, Asnil Bambani, menilai Cisadane bukan sekadar lintasan air alami, melainkan fondasi utama bagi sistem kehidupan masyarakat di wilayah Jawa Barat bagian barat, termasuk Tangerang Raya.
"Dua sungai ini [Citarum dan Cisadane] adalah inti peradaban di wilayah ini dan bisa dijadikan sentral dari kehidupan yang ada di Pulau Jawa bagian barat," ujar Asnil.
Menurut Asnil, meningkatnya aktivitas manusia dan industri berpotensi melipatgandakan beban pencemaran sungai. Salah satu ancaman paling krusial adalah akumulasi limbah logam berat yang berisiko merasuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan.
Ia mencontohkan pengalamannya saat meliput kawasan industri kertas di Karawang. Berdasarkan riset yang diketahuinya, limbah industri di kawasan tersebut diduga kuat mengandung arsenik—zat beracun yang dapat diserap tanaman padi, lalu berpindah ke hewan, dan berakhir di piring konsumsi masyarakat.
"Ketika kita meracuni air, kita sendiri yang akan memetik petakanya," tegasnya.
Asnil juga mengkritisi tumpukan material sampah akibat runtuhnya turap penahan di sekitar aliran Cisadane pada 2019 silam. Ia mendesak pemerintah segera melakukan uji laboratorium material guna memastikan tidak ada kandungan zat berbahaya yang meresap ke dalam tanah dan aliran air.
"Jika ada zat berbahaya, ia akan diserap oleh alam di sekitarnya. Saat hasil alam itu kita konsumsi, zat beracun tersebut akan menumpuk di tubuh kita," kata Asnil.
Merujuk pada risetnya di Sungai Citarum pada 2023, Asnil menemukan bahwa limbah domestik rumah tangga menjadi penyumbang pencemaran terbesar, disusul oleh aktivitas industri, peternakan, dan pertanian. Kendati demikian, ia menegaskan temuan di Citarum tidak bisa ditelan mentah-mentah untuk menggeneralisasi kondisi Cisadane. Perlu ada riset khusus berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane.
Selain masalah limbah, Asnil menyoroti laju betonisasi kawasan perkotaan yang kian menutup pori-pori tanah. Akses daya serap air tanah yang menurun drastis memicu peningkatan limpasan air (run-off) saat hujan deras. Ia turut mengecam pendekatan normalisasi sungai yang sebatas berorientasi mempercepat aliran air menuju laut tanpa memedulikan fungsi ekologisnya.
Di samping itu, tantangan baru muncul seiring tingginya minat investasi teknologi di Tangerang Raya, salah satunya pembangunan fasilitas data center bernilai Rp3,1 triliun. Industri ini dikenal sangat haus air untuk sistem pendingin mesin-mesin server.
"Tangerang kedatangan investasi Rp3,1 triliun untuk membangun data center. Padahal, ini adalah industri yang paling membutuhkan pasokan air melimpah. Dari mana lagi airnya kalau bukan mengeruk Cisadane?" imbaunya.
Ia meminta pemerintah daerah tidak gegabah memberikan izin ekspansi industri sebelum memastikan kepastian daya dukung lingkungan. Pemulihan sungai, tegasnya, harus berbasis penelitian saintifik, pemantauan kualitas air berkala, perlindungan habitat, serta kemandirian gerakan masyarakat tanpa bergantung pada proyek seremonial pemerintah.
Dari Pusat Peradaban Menjadi Kawasan Tertekan
Tekanan lingkungan yang dialami Cisadane turut mengikis hubungan historis dan emosional antara masyarakat dengan sungainya.
Penggiat sejarah Serpong, Syahrudin atau yang akrab disapa Mang Iging, menuturkan bahwa sebelum jaringan jalan raya membelah wilayah Tangerang, Cisadane adalah mukanya peradaban.
Ia mengenang kejayaan aktivitas ekonomi tradisional di tepi Cisadane, seperti tempat pembakaran kapur (jebongan). Kedekatan warga dengan sungai bahkan masih membekas kuat hingga era 1990-an.
"Sampai tahun 1990-an, kami masih melakukan banyak aktivitas di sana. Sebelum ada TPA Cipeucang, kami biasa mandi dan bersuci di sungai menjelang bulan Ramadan," kenangnya.
Namun, laju urbanisasi mengubah wajah kawasan tersebut secara drastis. Meski menyayangkan kerusakan yang ada, Mang Iging memilih realistis dan meminta agar pengukuran tingkat pencemaran diserahkan kepada lembaga yang berwenang.
"Sekarang Cisadane banyak mengalami kerusakan seiring perkembangan zaman. Soal pencemaran, tentu butuh pembuktian ilmiah dari pihak ahli," ujarnya.
Ia mendorong penggabungan antara catatan dokumentasi sejarah dan data lingkungan terkini sebagai pijakan merumuskan kebijakan pemulihan. Mang Iging juga mengusulkan pembentukan wadah komunitas lintas daerah yang konsisten mengawal kelestarian sungai.
"Harus ada komunitas khusus yang fokus mengawal Cisadane. Potensinya sangat besar. Cisadane harus dikembalikan sebagai tampak muka kawasan, bukan tempat pembuangan di belakang rumah," tegasnya.
Dugaan Pelanggaran Tata Ruang dan Pengawasan Hukum
Dari sudut pandang pengawasan publik, Founder Masyarakat Peduli Lingkungan dan Kota (Malika) for Urban Studies, Muhammad Iqbal, menyoroti dugaan pelanggaran pengelolaan sampah dan lingkungan di wilayah DAS Cisadane.
Salah satu yang ia garis bawahi adalah operasional TPST Abu & Co yang diduga bermasalah dalam hal izin serta tidak memilikinya Instalasi Pengolahan Air Lindi (IPAL) yang memadai. Selain itu, ia menghentak dugaan pencemaran pestisida di Kali Jeletreng yang bermuara ke Cisadane.
Iqbal juga menyentil narasi pembangunan maritim yang dinilainya kerap bertolak belakang dengan realitas lapangan. Konsep "tidak memunggungi laut" yang pernah digelorakan Presiden Joko Widodo disayangkannya hanya berakhir sebagai retorika publik.
"Konsep negara maritim atau tidak memunggungi laut itu sayangnya cuma jadi sebatas akrobat public relations atau akrobat politik," kritik Iqbal.
Ia menantang pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) guna memastikan pembangunan tidak melompati kapasitas daya dukung lingkungan.
"Jika benar-benar dilaksanakan, audit RTRW ini bisa jadi patok kesadaran baru untuk mengoreksi kerusakan ekologi. Jangan sampai Rencana Tata Ruang malah berubah menjadi Rencana Tata Uang," cetusnya.
Respons Pemerintah Kota
Menanggapi berbagai tuntutan dan kekhawatiran tersebut, pemerintah daerah menegaskan posisinya sebagai pengemban regulasi.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang Selatan, Bani Kosyatullah, menyatakan komitmennya dalam mengawal aturan tata ruang dan batas sempadan di sepanjang DAS Cisadane.
"Pemerintah adalah pemegang regulasi. Terlepas dari implementasi di lapangan berjalan mulus atau tidak, hal itu sudah menjadi risiko tugas. Pemegang regulasilah yang menentukan arah penataan alam ke depan," tegas Bani.
Bani menjelaskan, DLH Tangsel berupaya mengantisipasi potensi penataan kawasan penyangga dan penanganan dampak darurat—seperti di Kali Jeletreng dan kawasan TPA Cipeucang—melalui penguatan Sidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).
"Di DLH, kami mengoptimalkan sidang Amdal yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). Masukan dan rekomendasi diuji di sana. Jika terjadi masalah lingkungan di kemudian hari, pihak-pihak yang memberikan rekomendasi tentu harus ikut bertanggung jawab," paparnya.
Terkait teknis ruang, Bani mengingatkan pentingnya kepatuhan atas batas sempadan sungai, yakni 10 hingga 30 meter dari bibir sungai sebagai kawasan hijau (green space).
"Suka tidak suka, kami di pemerintahan harus siap berdiri di garda terdepan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai koridor hukum demi keselamatan masyarakat," kunci Bani.
Sementara itu, dari sudut pandang legislatif, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail, menilai akar masalah pengelolaan Cisadane terletak pada lemahnya koordinasi dan tingginya ego sektoral antar-pemerintah daerah.
Kholid mencontohkan proyek pengerukan sampah sungai yang sempat dibantu fasilitas kapal dari pemerintah pusat. Sebagian besar sampah yang terangkat terbukti merupakan limbah rumah tangga.
Kholid juga menyoroti ironi antara lonjakan populasi perkotaan, menjamurnya industri/pengembang yang mengambil air baku dari Cisadane, dan fluktuasi debit air sungai yang bergantung pada musim.
"Jika kebutuhan air terus membengkak sementara debit sungai terbatas, harus ada solusi konkret. Pertanyaannya, siapa yang menjamin ketersediaan dan kualitas airnya?" ujar Kholid.
Ia mendesak agar Pemkab, Pemkot, dan Pemprov duduk bersama membentuk sistem pengawasan terpadu dari hulu ke hilir, mencakup seluruh anak sungai yang bermuara ke Cisadane. Menurutnya, batasan administrasi tidak boleh dijadikan alibi untuk membiarkan pencemaran terus berlangsung.
============
Tangsel_Update adalah akun IG City Info yang merupakan bagian dari #KolaborasiJangkarByTirto.
Penulis: Tangsel_Update
Editor: Anggun P Situmorang
