Indeks Pemerintah Pusat

Saat Pemprov & Pusat Selesaikan Banjir DKI dengan Adu Pernyataan
Saat banjir melanda ibu kota hingga mengakibatkan korban jiwa, Pemprov DKI dan Pemerintah Pusat justru saling lempar tanggung jawab.

Pemerintah Pusat Bantu Gubernur Anies Atasi Banjir Jakarta
Pemerintah pusat menyerahkan ratusan pompa air ke Pemprov DKI dalam rangka mengatasi banjir.

Berbelit Izin Formula E, Ada Dendam Politik ke Anies Baswedan?
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin menilai tarik ulur perizinan Formula E di Monas sangat kental nuansa politisnya.

Cara Ilegal Anies Baswedan Kuasai Monas Melalui Revitalisasi
Revitalisasi Monas dihentikan karena belum mendapatkan izin dari mensesneg selaku ketua Komisi Pengarah sesuai dengan Keppres 25 Tahun 1995.

Respons Istana soal Pesan Berantai Pengambilalihan Banjir Jakarta
Angkie Yudhistia, staf khusus presiden membantah pesan berantai yang beredar ada rapat sidang kabinet yang menyinggung soal pengelolaan banjir di DKI Jakarta.

Jakarta Dinilai Tak Punya Komitmen Selesaikan Masalah Papua
Semestinya pemerintah mulai jujur dan berdialog soal sejarah Papua yang terentang sebelum 1969 hingga usai integrasi. Namun hal ini tidak pernah dilakukan.

Wiranto: Penanganan Karhutla Tak Hanya Tanggung Jawab Pusat
Penanganan karhutla disebut agar tak hanya bergantung kepada pemerintah] pusat, tapi utamanya adalah tugas para gubernur, bupati, wali kota yang punya daerah rawan kebakaran itu lebih aktif lagi.

Kemendikbud Bentuk Satgas Zonasi Pendidikan di 8 Klaster Provinsi
Kemendikbud membentuk satgas implementasi zonasi yang bertugas mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di delapan klaster provinsi.

Laporan Keuangan Pemerintah 2018 Dapat WTP, Tapi Tidak 100 Persen
BPK memberikan Opini WTP atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2018, namun tidak 100 persen.

Soal Pajak Bus Listrik, Pemprov DKI Masih Koordinasi dengan Pusat
Pemprov DKI Jakarta masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk menentukan pajak bus listrik.

Perubahan Postur Belanja Pemerintah dalam RAPBN 2019
RAPBN 2019 yang disepakati oleh Banggar DPR RI, lebih rendah dari rapat kerja sebelumnya yang sebesar Rp1,635 triliun, menjadi Rp1,634 triliun.
Pemerintah Diminta Tiru Singapura untuk Kembangkan Sektor Jasa
Pemerintah diminta belajar dari Singapura dalam hal pengembangan sektor jasa.
Masuk tirto.id








