tirto.id - Staf Khusus Presiden Jokowi bisang sosial Angkie Yudhistia membantah pesan berantai yang beredar bahwa ada rapat sidang kabinet yang menyinggung soal pengelolaan banjir di DKI Jakarta.
Ia menegaskan, sidang kabinet tidak digelar di Istana Bogor, tetapi di Istana Negara, Jakarta Pusat dengan tema penetapan RPJMN 2020-2024.
"Tidak ada sidang kabinet paripurna di Istana Bogor. Yang benar sidang kabinet paripurna di istana negara dengan tema penetapan RPJMN 2020-2024," tutur Angkie kepada reporter Tirto, Selasa (7/1/2020).
Isi arahan Jokowi sudah disampaikan dalam rapat sidang paripurna. Isi rapat tersebut juga disiarkan biro pers sehingga pesan berantai yang beredar, kata Angkie, sebagai hoaks.
“Arahan presiden dalam sidang kabinet paripurna sudah disampaikan melalui rilis oleh Biro Informasi dan Pers Istana. Jadi apa yang diedarkan secara broadcast seperti yang dikirim adalah hoax," kata Angkie.
Angkie memberikan dua rilis pers resmi biro Pers Istana terkait rapat di Istana Negara, Senin (6/1/2020).
Pertama adalah pernyataan Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kalau RPJMN 2020-2024 menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,6-6,2 persen.
Pertumbuhan ekonomi 2020 ditargetkan bertahap 5,3 persejmn hingga 6 persen. RPJMN ditargetkan akan disahkan 20 Januari 2020.
Kedua, Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah.
Secara khusus, Kepala Negara menggarisbawahi soal pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir.
"Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Senin, 6 Januari 2020.
Presiden juga menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak. Presiden Jokowi juga meminta Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.
"Yang berkaitan dengan kesehatan, berarti menteri kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti menteri sosial. Mungkin juga di Kementerian BUMN bisa menggerakkan BUMN agar bergerak," kata dia.
Adapun Kementerian Dalam Negeri ditugaskan oleh Presiden Jokowi untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan dengan kondisi yang cukup ekstrem seperti sekarang ini.
Kewaspadaan tersebut dapat berwujud perencanaan maupun persiapan untuk melakukan evakuasi bagi warganya yang terdampak banjir.
Sementara itu, TNI beserta Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi terdampak banjir.
"TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas dan BNPB. Saya kira perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi," kata Jokowi.
Angkie meminta masyarakat untuk tidak mudah terhasut dengan pesan berantai tersebut.
“Kita harus terus mengajak masyarakat memerangi hoax," kata Angkie.
Berikut isi pesan berantai tersebut:
Sidang Kabinet Paripurna
Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Senin, 06 Januari 2020.
Memperhatikan kinerja pemprov DKI Jakarta dalam menangani bencana banjir, maka Pemerintah Pusat telah mengambil alih semua penanganan terkait bencana banjir Jakarta.Dalam sidang Kabinet Paripurna , siang tadi Presiden memberi Intruksi sbb
1. Mentri Dalam Negri di tugaskan untuk menggerakan Walikota, camat , hingga Lurah agar terus memantau perkembangan warga di pengungsian.
2. Mentri PU & PR di tugaskan merevitalisasi sistem drainase dan melanjutkan proses naturalisasi Ciliwung.
3. Menteri kesehatan,memantau kesehatan para pengungsi. Segera lakukan tindakan medis yang di perlukan tanpa dan di larang memungut bayaran dalam bentuk apapun.
4. Mentri Industri kreatif dan Mentri BUMN di tugaskan menggerakan kembali sistem perekonomian rakyat yang sempat lumpuh akibat banjir.
5. Mentri Pendidikan, harus dapat memastikan sekolah tetap berjalan walau di pengungsian.
6. Mentri Sosial mengkoordinasi distribusi bantuan untuk para korban agar tepat pada yang berhak menerima.
7. Panglima TNI, Kapolri, Basarnas, dan BPBD di harapkan terus berkoordinasi mencari korban yang hilang dan mengevakuasi korban yang belum di evakuasi.
8.Mentri keuangan di harapkan dapat membantu proses budgeting agar berjalan tanpa ada kerumitan birokrasi yang mengakibatkan terlambatnya penanganan banjir.
" Saya ingin memastikan , kita meninggalkan dan berpisah dengan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dalam kondisi terbaik yang di miliki Jakarta sebagai Kota Megapolitan yang sanggup menjamin rasa nyaman warganya, " Ungkap Presiden Jokowi.
Demikian tugas Presiden kepada jajaran pembantunya..Semoga bencana banjir ini mampu teratasi secara cepat dan tepat.
Salam
Hengki Halim
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
