Indeks pemekaran daerah

Pemekaran terhadap Kabupaten Ketapang dibutuhkan sebagai upaya pemerataan pembangunan.

DPR mengingatkan kepentingan pemekaran daerah bukan dilakukan atas kepentingan partai politik, namun kebutuhan rakyat terutama di sektor ekonomi.

Jokowi memastikan pemerintah tidak ada rencana untuk melakukan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam waktu dekat.

Rapat paripurna DPR pada 4 Oktober 2022 batal mengesahkan RUU DOB Papua Barat Daya menjadi UU.

Mahasiswa Manokwari Selatan menolak rencana pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.

Tak hanya di Jayapura, aksi serupa juga ada di Wamena, Deiyai, Dogiyai, Mapia, Kaimana, Yahukimo, Biak, Sorong, Manokwari, dan Paniai.

Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benny Irwan menegaskan Indonesia masih moratorium pemerkaran provinsi baru.

Tuntutan agar Papua tak dimekarkan lagi terus saja mengemuka, termasuk oleh para mahasiswa yang ada di luar. Mengapa mereka menolak?

Pemekaran Provinsi Papua Selatan masih menjadi polemik sebab tidak ada jaminan rakyat lebih diuntungkan dengan pemekaran itu.

Moratorium pemekaran daerah tidak berlaku di Papua, karena ada sejumlah desakan agar ada provinsi baru.

Komisi II DPR menerima sejumlah kelompok masyarakat yang meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Boboga.

Anggota Komisi II dari Fraksi Gerindra menilai rencana pemekaran Papua bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang moratorium yang diterapkan sejak 2014.

Pemerintah menggunakan pendekatan politis terkait pemekaran wilayah Papua dengan provinsi baru.

Proses pemekaran provinsi di Papua memerlukan kajian mendalam termasuk asimilasi antara orang gunung dan orang pantai.

Kemendagri menerima usulan pemekaran 314 wilayah di Indonesia, termasuk upaya penggabungan dan pemecahan daerah.

Salah satu alasan utama pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah, penambahan PNS dan pembangunan kantor pemerintahan baru adalah untuk efisiensi anggaran.

Tjahjo menilai bahwa pemekaran daerah tidak memberikan keuntungan dari sisi investasi.

Menurut Mega, kebijakan otonomi daerah saat ini sudah jauh dari nilai-nilai semangat membangun daerah.

Mendagri mengatakan, sejak dimulai tahun 1999 hingga sekarang, ternyata tidak semua daerah pemekaran baru bisa mandiri dan mampu meningkatkan kesejahteraan warganya.