Menuju konten utama

300 Daerah Ajukan Pemekaran, Jokowi Tegaskan Belum Ada DOB

Jokowi memastikan pemerintah tidak ada rencana untuk melakukan Daerah Otonom Baru (DOB) dalam waktu dekat.

300 Daerah Ajukan Pemekaran, Jokowi Tegaskan Belum Ada DOB
Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/6/2024). Dalam Rakornas pengendalian inflasi yang bertemakan Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga itu Presiden Joko Widodo mengatakan inflasi Indonesia pada Mei 2024 berada di angka 2,84 persen dan merupakan salah satu yang terbaik di dunia. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

tirto.id - Presiden Joko Widodo, menuturkan saat ini sudah ada ratusan kabupaten/kota termasuk provinsi yang sudah mengajukan daerah otonom (DOB). Tetapi, Jokowi mengakui tidak akan merestu permintaan tersebut.

"DOB tidak ada DOB, tidak ada DOB sementara di seluruh Tanah Air," kata Jokowi di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis (27/6/2024).

Jokowi menjelaskan hingga saat ini ada lebih dari 300 kabupaten/kota yang telah mengajukan pemekaran DOB. Tetapi, dia kembali menuturkan tidak ada DOB yang akan disetujui pada akhir masa jabatannya.

"Meskipun yang mengajukan sudah lebih dari 300 lebih kabupaten/kota maupun provinsi. Tidak ada DOB," kata.

Sejak akhir 2022, Indonesia memiliki 38 provinsi yang semula 34 karena mengalami pemekaran DOB di Papua. Semula hanya ada dua provinsi di wilayah tersebut yakni Papua Barat dan Provinsi Papua.

Tetapi sejak akhir 2022 lalu, total ada enam provinsi di wilayah tertimur Indonesia ini. Kemudian, tiga provinsi baru di Indonesia adalah Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) terkait pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-undang pada 17 November 2022.

Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengusulkan pemekaran beberapa wilayah di Papua, di antaranya Kabupaten Mimika Timur dan Kabupaten Mimika Barat. Usulan tersebut pun disampaikan ketika menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

"Harapan kami masyarakat Papua, terutama MRP se-Tanah Papua, agar apa yang sudah kami sampaikan bisa diperhatikan oleh Bapak Presiden," kata Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua Agustinus Anggaibak dikutip dari Antara.

Baca juga artikel terkait PEMEKARAN DAERAH atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Flash news
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Intan Umbari Prihatin