Indeks Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif merespons klaim Menkopolhukam Mahfud MD terkait laporan Presiden Jokowi yang tidak digubris institusi anti rasuah tersebut.

Sejak UU KPK hasil revisi berlaku, komisi antirasuah tak bisa melakukan penindakan karena Dewan Pengawas belum terbentuk.

Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanudin berencana akan mengevaluasi TP4 bahkan akan membubarkan lembaga itu jika bermasalah.

Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif berharap jaksa yang saat ini diperbantukan di KPK agar bisa mengambil pelajaran terkait komitmen anti rasuah selama bekerja.

KPK merespons pernyataan MenPANRB Tjahjo Kumolo terkait status kepegawaian anggota lembaga anti rasuah yang nantinya akan menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Usai dilantik, Kapolri Idham Azis kali pertama ke KPK untuk membahas persoalan pemberantasan korupsi.

Surat edaran Pemprov Sumut mendapat sorotan karena ASN yang mendapat panggilan pemeriksaan wajib mendapat izin gubernur terlebih dahulu sebelum menghadiri agenda terkait.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan pentingnya Presiden Jokowi menerbitkan Perppu/ Perpu UU KPK.

Ketua KPK Agus Rahardjo buka suara atas tudingan adanya kelompok "Taliban" untuk mendiskreditkan lembaganya.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tahun ini tercatat sebesar 3,70 pada skala 0 sampai 5

Peneliti Pukat UGM Zaenul Rahman menilai masa depan KPK akan tidak menentu di tangan ketua baru, Irjen Pol Firli Bahuri.

KPK menyatakan akan tetap bekerja meskipun calon pimpinan KPK yang bermasalah secara etik, Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019-2023.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menduga revisi UU KPK ini sangat jelas bertujuan untuk melemahkan, bahkan menghancurkan komisi antirasuah.

Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap membenarkan adanya laporan ke kepolisian terhadap tiga orang pegiat pemberantasan korupsi.

Kejagung mengklaim di sektor perkara korupsi telah menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp2,7 triliun dan USD 308.828,17 sejak Oktober 2014 hingga Juni 2019.

Dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kejaksaan RI telah melakukan semua hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan 2019.

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

ICW menyesalkan Jokowi tidak menyinggung pemberantasan korupsi saat memberikan pidato Visi Indonesia di Sentul Minggu (14/7/2019) malam.

Kejaksaan dan Polri berebut pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ICW mendesak agar pansel dapat memilih secara objektif, dan tak sekedar melihat asal institusi.