Indeks Pemberantasan Korupsi

Dalam kurun waktu 5 tahun pemerintahan Jokowi-JK, Kejaksaan RI telah melakukan semua hal yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato Kenegaraan 2019.

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

ICW menyesalkan Jokowi tidak menyinggung pemberantasan korupsi saat memberikan pidato Visi Indonesia di Sentul Minggu (14/7/2019) malam.

Kejaksaan dan Polri berebut pimpinan KPK periode 2019-2023. Namun, ICW mendesak agar pansel dapat memilih secara objektif, dan tak sekedar melihat asal institusi.

ICW mengatakan pansel capim KPK harus memberi catatan khusus bila terdapat unsur pejabat publik yang mendaftar, tapi alpa dalam melaporkan LHKPN-nya secara rutin.

Finalis Putri Indonesia bakal ke KPK untuk belajar tentang pemberantasan korupsi di Indonesia. Kegiatan ini rutin dilakukan tiap tahun.

KPK bersama Pemprov Jatim menandatangani komitmen bersama Pemberantasan Korupsi Terintegrasi.

Perjanjian Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia-Swiss diharapkan mempermudah pemberantasan korupsi yang melibatkan aset di luar negeri.

Hasil Debat Pilpres 2019, seperti halnya pada Pilpres 2014 silam, Prabowo Subianto kembali menyinggung soal kebocoran aset negara dalam Debat Capres 2019.

“Tidak masuk akal pejabat penting penghasilannya sedikit," tukas Prabowo dalam Debat Pilpres 2019 perdana.

Debat Pilpres 2019 perdana salah satunya mengangkat tema korupsi. Prabowo Subianto akan meningkatkan gaji pejabat dan ASN secara signifikan demi menekan penyelewengan.

ICW mendesak Jokowi lebih rajin bersuara untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pemerintah lebih banyak pasif, alih-alih melawan wacana pelemahan KPK dengan wacana tandingan yang memiliki arah penguatan KPK," ujarnya.

Oce menilai kedua pasangan, yaitu Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga tidak memiliki komitmen antikorupsi yang kuat di dalam visi dan misi mereka.

"Ya diskusi saja, ya tentang korupsi lah kan ini kantor anti korupsi," kata Mahfud.

KPK menolak pasal Tipikor di RKUHP karena berpotensi melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Langkah pemerintah dan DPR memasukkan pasal tipikor dalam RKHUP dinilai KPK sebagai kemunduran dalam memberantas korupsi di Indonesia.

Komnas HAM melihat pengungkapan kasus Novel cenderung berjalan di tempat.

Upaya pemberantasan korupsi selama 20 tahun terakhir akan sia-sia selama korupsi tak dipandang mengancam keberlangsungan eksistensi negara.

Dubes Iran dan KPK bahas penanganan korupsi di Indonesia dan Iran.