Indeks Pemberantasan Korupsi

Wakil Ketua KPK mengapresiasi rencana pembentukan Densus Tipikor yang dinilai dapat membantu lembaga antirasuah itu menangani kasus korupsi.

Tahun 2016, kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemerintah memberantas korupsi tercatat 62 persen, sehingga dalam satu tahun ini terjadi peningkatan 7 poin.

Ketua KPK berharap pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui pendidikan.

KPK mendukung rencana Polri membentuk Satgas Antikorupsi dan siap bekerjasama dengan lembaga baru tersebut. KPK tidak khawatir pembentukan Satgas itu mengancam eksistensi lembaganya.

Presiden Joko Widodo menerima empat orang pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (5/5/2017).

Menteri Keuangan Sri Mulyani melakukan langkah perubahan struktural di kementeriannya dengan melantik dua pejabat eselon II Ditjen Pajak pada Selasa (29/11/2016).

Perdana Menteri India Narendra Modi menjadikan pemberantasan korupsi sebagai prioritasnya. Ia kerap mengeluarkan pernyataan-pernyataan keras terhadap para koruptor. Dalam retorika Modi, korupsi mengancam nasionalisme India.

Yusril Ihza Mahendra sebagai pengacara Irman menyebut KPK genit dalam melakukan pemberantasan korupsi dan mirip toko kelontong yang menjual segala hal.

India memutuskan untuk menarik pecahan mata uang bernominal 500 dan 1000 rupee dari peredaran. Langkah ini diambil untuk memangkas korupsi, menarik peredaran uang ilegal dari pasar, serta menghentikan suplai logistik bagi kelompok teroris.

Pemberantasan korupsi dinilai dengan menghukum para pelakunya dinilai memberikan efek samping yakni pejabat ketakutan mengambil keputusan sehingga berdampak pada lambatnya perekonomian.

Komitmen MK terkait pemberantasan korupsi mulai dipertanyakan. Sanksi etik pada Ketua MK Arief Hidayat dan putusan MK yang dinilai menguntungkan koruptor serta memberikan dampak buruk bagi upaya pemberantasan korupsi menjadi pemicunya. MK membutuhkan figur-figur hakim berintegritas tinggi dan mendukung upaya pemberantasan korupsi yang sudah menjadi borok negeri ini.

Arah kebijakan Presiden Jokowi dalam menangani kasus korupsi masih jauh dari komitmennya saat kampanye. Salah satu indikatornya adalah tren vonis pengadilan terhadap para terpidana korupsi yang justru semakin ringan.

Korupsi adalah momok mengerikan bagi Indonesia. Menurut hasil penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM), total kerugian negara akibat korupsi dalam rentang tahun 2001 hingga 2015 mencapai Rp203,9 triliun. Untuk mencegah ini, berbagai kalangan turun memprotes tindakan busuk para koruptor, termasuk para musisi yang berteriak melalui musik.