ICW Sesalkan Pidato Jokowi Tak Singgung Soal Korupsi

ICW menyesalkan Jokowi tidak menyinggung pemberantasan korupsi saat memberikan pidato Visi Indonesia di Sentul Minggu (14/7/2019) malam.

Reporter: Felix Nathaniel

Terbit 15 Jul 2019 05:26 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Presiden terpilih Joko Widodo menyampaikan pidato pada Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat Minggu (14/7/2019). Joko Widodo menyampaikan visi untuk membangun Indonesia di periode kedua pemerintahannya diantaranya pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan efektifitas serta efisiensi alokasi dan penggunan APBN. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pd.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato Visi Indonesia di Sentul Minggu (14/7/2019) malam. Dalam pidatonya, Jokowi tak menyinggung soal korupsi sebagai poin penting.

Menurut Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Jokowi harusnya memberi perhatian yang lebih serius kepada penegakan korupsi ke depan. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh pemahaman bahwa Jokowi senantiasa berada di belakang KPK.

"Seharusnya Presiden Jokowi menegaskan ulang sebagai komitmen mendukung kerja-kerja KPK. KPK ini lembaga yang memang tugasnya memberantas korupsi," kata Adnan kepada Tirto, Senin (15/7/2019).

Sekarang KPK juga tengah dilanda beberapa persoalan. Selain pemilihan pimpinan KPK yang baru, ada juga RUU Penyadapan dan RUU KUHP yang bisa berakibat pada berubahnya pola penyidikan KPK. Belum lagi ada kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang belum selesai karena salah satu terdakwa malah dibebaskan Mahkamah Agung (MA).

"Komitmen Jokowi diperlukan sehingga pemerintah tidak dianggap bermain di belakang permainan oknum tertentu yang ingin mengurangi, mempersempit, dan melemahkan kerja-kerja pemberantasan korupsi," tegasnya.

Dalam pidatonya, Jokowi juga menyinggung beberapa hal yang menjadi tugas Indonesia ke depan. Pemberantasan korupsi tidak disebut secara gamblang oleh Jokowi. Hal ini pun menuai kritik.

Jokowi menyinggung salah satunya adalah soal kabinetnya.

"Butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat, dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, ia ingin di periode kedua lembaga-lembaga pemerintahan makin ramping dan sederhana. Dengan demikian, ia berharap pelayanan juga makin cepat dan makin lincah.

Tolok ukur yang digunakan politikus PDIP itu untuk mengukur keberhasilan reformasi birokrasi adalah kecepatan mengeluarkan izin.

Untuk itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengaku akan turun langsung untuk mengawasi kinerja lembaga-lembaga di bawahnya dan tak segan mencopot pejabat yang dinilai tidak efektif.