Indeks Pelecehan Seksual

Baiq Nuril Maknun adalah korban pelecehan seksual dan divonis bersalah oleh Mahkamah Agung.

Perempuan politikus kecewa dengan keputusan hakim. Mereka menilai hakim—yang juga seorang perempuan—tidak punya perspektif gender.

Kasus Baiq Nuril yang terjadi beberapa waktu lalu, bisa terjadi karena aparat hukum yang tidak adil dan tidak berperspektif gender.

"UU ITE ini jarang sekali menyasar mereka yang memiliki kekuasaan, kasus seperti Bu Nuril agaknya tidak boleh terjadi lagi."

JPU PN Makassar akan memanggil Baiq Nuril Maknun pad Rabu (21/11/2018) mendatang, untuk melakukan eksekusi putusan terkait kasus pelanggaran UU ITE.

Baiq Nuril menagih ketegasan negara untuk memberikan jaminan keadilan yang belum ia terima.

Mabes Polri menyatakan penyelidikan kasus pelecehan seksual yang menimpa mahasiswa UGM dengan nama inisial Agni bisa terkendala oleh barang bukti yang sulit ditemukan.

Baiq Nuril divonis hakim perempuan karena dituduh melanggar UU ITE. Padahal apa yang ia lakukan sebatas membela diri dari pelecehan.

Polda Yogyakarta berinisiatif melakukan penyelidikan terkait kasus pelecehan seksual UGM.

"Hakimnya seorang perempuan yang mestinya punya perspektif lebih sebagai seorang perempuan dalam posisi seperti Nuril, tapi malah ambil keputusan yang jauh tidak memiliki perspektif terhadap perempuan," kata kuasa hukum Baiq Nuril.

Proses penanganan pelaporan berbelit, sanksi lemah, upaya pencegahan minim.

ICJR menilai kasus pidana pelanggaran UU ITE yang dikenakan terhadap Baiq Nuril muncul karena masih ada pemahaman berbeda terhadap regulasi itu di lingkup peradilan.

Anggara mempertanyakan putusan MA terkait kasus pelecehan seksual yang menimpa Baiq Nuril, dan ia menilai kasus tersebut tak dapat dipidana.

Rektor memiliki pedoman untuk menindaklanjuti apabila terjadi pelanggaran, baik itu terkait akademik maupun pidana.

Pada 2014, Komisi Etik FH UGM segera memberi sanksi skorsing untuk Florence. Kasus "Agni" diproses lamban.

"Tetapi kami yakin sebetulnya bahwa tanpa ke ranah hukum, UGM bisa menyelesaikan persoalan ini dengan seadil-adilnya," ujar Rektor UGM.

UGM dinilai tak tegas dalam menyelesaikan kasus pelecehan seksual di kampus.

Komisi X mendesak semua lembaga pendidikan, terutama kampus, memiliki SOP yang jelas dalam mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap peserta didiknya.

UGM sudah punya SK Rektor untuk sexual harrasment dan academic harrasment, itu diteken sekitar tahun 2016 akhir atau 2017.

Yohana mendesak kepala dinas untuk menangani kasus pelecehan seksual tersebut secara serius.