Indeks Pelanggaran Ham Papua

Mahfud MD menuding banyak penolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja berdasarkan "gosip."

Pemerintah berencana menyinkronkan seluruh penanganan masalah Papua dalam satu komando.

Mahfud memastikan tindak lanjut kasus pelanggaran HAM di Paniai, Papua, dilakukan secara transparan.

DPD bertemu tokoh kunci Papua dengan dalih mencari akar masalah untuk menyelesaikan persoalan di sana.

Pemerintah dinilai masih melihat persoalan Papua dari separatisme yang tak berdasar, sehingga tak bisa tuntaskan akar masalah dan tak ada dialog.

Polda Jawa Timur resmi tetapkan Veronica Koman sebagai buron setalah dua kali tak hadir pemerikaan sebagai tersangka.

Koalisi Sipil Papua menyoroti dugaan pelanggaran HAM dalam penangkapan tersangka dan kendala pengusutan pelaku kekerasan di Papua dan Papua Barat.

Koalisi Masyarakat Sipil Papua buka posko pengaduan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua karena ada upaya pelanggaran HAM yang dilakukan aparat dan pemerintah.

Polri akan memeriksa informasi terkait video orang yang memanjat tiang bendera diduga di depan kantor Gubernur Papua, akhir Agustus lalu.

Komnas HAM menilai konflik berkepanjangan yang terjadi di Papua membutuhkan upaya dialog.

Pemerintah Indonesia mengatasi protes rasialisme dengan lagi-lagi pendekatan keamanan di Papua.

“Perjuangan Papua adalah perjuangan membela hak hidup. Bangsa ini sedang dihabisi.”

Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua. 

Penyampaian pendapat dijamin oleh undang-undang, sehingga represi terhadap penyampaian pendapat oleh warga Papua agar dihentikan.

Ketua Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai, Choirul Anam mengaku, belum tahu pihak yang menjadi pengambil kebijakan kasus Peristiwa Paniai pada 2014.

Amnesty mengatakan, aparat harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Wasior dan Wamena, Paniai dan tempat lain di Papua.

Menurut Puri, kasus pelanggaran HAM di Papua ini perlu dimunculkan dalam debat guna mencari solusi bersama.

Arie Kriting mengatakan, pemerintah tak mau jujur soal permasalahan HAM di Papua karena takut mendapat citra buruk di mata internasional. 

Referendum. Kaledonia Baru mulus. Papua tergerus.

“Di provinsi Indonesia yang lain betul berlaku demokrasi, di Papua tidak demokrasi, masih eranya Soeharto di sini” (Koordinator Aksi Kamisan Papua Filep Jacob Semuel Karma).