Indeks Pelanggaran Etik

Abhan menyatakan 80 dari total ratusan laporan yang diterima selama Januari-Juni 2026 telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti KY.

MKMK memandang pokok aduan dalam laporan tersebut berkaitan dengan tindakan Adies sebelum dilantik sebagai hakim konstitusi.

Keempat Kajari itu hingga kini masih dalam proses pemeriksaan mendalam atas dugaan pelanggaran etik.

MKD telah mengirim surat ke pimpinan DPR RI ihwal putusan etik Adies Kadir Cs.

Puan Maharani memastikan akan membahas putusan MKD tersebut dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Dugaan pelanggaran etik Ahmad Sahroni Cs digelar secara terbuka.

2.341 polisi melakukan pelanggaran disiplin di periode satu 2024 dan 1.827 orang melanggar kode etik.

Banyak spekulasi yang mengatakan ada unsur politis dalam putusan Hakim MA. Namun, KY hanya akan fokus pada aspek dugaan pelanggaran kode etik.

"Pada intinya kami akan melakukan proses klarifikasi, menjadwalkan, baik itu memanggil atau kita akan turun," ujar Handi.

Jaleswari menekankan perempuan memiliki hak yang sama untuk terlibat dalam proses politik dan pemilu tanpa takut akan perlakuan yang tidak pantas. 

Majalah Tempo dilaporkan ke Dewan Pers karena diduga melanggar etik atas produk jurnalistik Majalah Tempo edisi 4-10 Desember 2023.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja terbukti melakukan pelanggaran etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, dalam putusan DKPP.

Jimly Asshiddiqie memutuskan enam hakim Mahkamah Konstitusi (MK) melanggar kode etik hakim MK terkait putusan batas usia capres dan cawapres.

Keputusan sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibacakan pada 7 November 2023.

Meski kasus kapolsek aniaya satpam bank diselesaikan secara keadilan restoratif, tapi Kompolnas minta pelanggaran etik tetap diproses.

Berulangnya kasus pelanggaran etik oleh pimpinan KPK disebabkan sanksi hukuman ringan.

Putusan DKPP terhadap Ketua KPU dan jajaran dalam beberapa waktu terakhir adalah sinyal serius mengenai kondisi KPU saat ini.

Penegakan hukum terkait tragedi Kanjuruhan terbagi dalam dua tindakan: pelanggaran pidana dan pelanggaran etika.

MKD menilai pernyataan Effendi Simbolon menyebut TNI seperti gerombolan secara substansi adalah sebuah ktitikan & disampaikan dalam rapat kerja.