Indeks Pelanggaran Etik

Menyelisik Sanksi Ringan untuk Ketua KPK Firli Bahuri
Current issue
Jumat, 25 Sept 2020

Menyelisik Sanksi Ringan untuk Ketua KPK Firli Bahuri

Keputusan Dewas KPK terhadap pelanggaran Firli Bahuri dianggap terlalu ringan. Mereka dinilai abai terhadap detail dan konteks yang lebih luas.
Menakar Pelanggaran Etik Firli Bahuri dan Ketegasan Dewas KPK
Current issue
Senin, 21 Sept 2020

Menakar Pelanggaran Etik Firli Bahuri dan Ketegasan Dewas KPK

Firli Bahuri dinilai telah melanggar etik dengan hidup mewah. Dewas KPK diminta untuk memberikan sanksi berat untuknya.
Dewas KPK Mintai Keterangan Firli Bahuri soal Penggunaan Helikopter
Hard news
Jumat, 26 Jun 2020

Dewas KPK Mintai Keterangan Firli Bahuri soal Penggunaan Helikopter

Dewas KPK menugaskan tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri.
Drama Pembelaan Firli & DPR Tak Otomatis Masalah Etik di KPK Gugur
Current issue
Sabtu, 14 Sept 2019

Drama Pembelaan Firli & DPR Tak Otomatis Masalah Etik di KPK Gugur

Pemilihan Firli Bahuri oleh DPR dianggap sebagai sandiwara untuk memuluskan upaya pelemahan KPK. Kasus etik pun tetap akan diingat publik meski Firli sudah mengklarifikasi berkali-kali.
Sanksi Etik Menanti Firli Bahuri Setelah Resmi Jadi Ketua KPK
Hard news
Jumat, 13 Sept 2019

Sanksi Etik Menanti Firli Bahuri Setelah Resmi Jadi Ketua KPK

Kasus pelanggaran etik berat Firli bisa dilanjutkan karena yang bersangkutan akan jadi bagian dari KPK lagi sebagai ketua. 
Soal Firli, Alexander Sebut Tak Sah, Ketua KPK: Saya Sudah Setujui
Hard news
Kamis, 12 Sept 2019

Soal Firli, Alexander Sebut Tak Sah, Ketua KPK: Saya Sudah Setujui

Agus mengaku, memang ada dinamika di kalangan pimpinan atas rencana pengumuman kasus etik yang dilakukan Firli. Namun, akhirnya tiga pimpinan memberikan persetujuan.
KPK: Firli Bahuri Diduga Melakukan Pelanggaran Etik Berat
Hard news
Rabu, 11 Sept 2019

KPK: Firli Bahuri Diduga Melakukan Pelanggaran Etik Berat

KPK menyatakan Firli memang diduga melanggar kode etik, meski dia sempat membantahnya Agustus lalu.
Kasus Firli dan Mengapa KPK Lambat dalam Menangani Perkara Etik?
Current issue
Minggu, 23 Jun 2019

Kasus Firli dan Mengapa KPK Lambat dalam Menangani Perkara Etik?

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan, permasalahan penanganan etik tidak semua berakhir kepada pelanggaran etik, termasuk dalam kasus Firli.
Sebelum Polri Tarik Firli, Pengawas KPK Sudah Keluarkan Rekomendasi
Hard news
Jumat, 21 Jun 2019

Sebelum Polri Tarik Firli, Pengawas KPK Sudah Keluarkan Rekomendasi

Pengawas internal lembaga anti-rasuah sudah menuntaskan investigasi soal dugaan pelanggaran etik oleh Irjen Pol Firli sebelum mantan Deputi Penindakan KPK itu ditarik ke Polri. 
Pimpinan KPK Minta Pengawas Internal Periksa Deputi Penindakan
Hard news
Selasa, 30 Apr 2019

Pimpinan KPK Minta Pengawas Internal Periksa Deputi Penindakan

Pimpinan KPK memerintahkan Deputi Pengawasan Internal untuk memeriksa Deputi Penindakan Komisi Antirasuah, Brigjen Pol Firli.
MA: 163 Aparatur Peradilan Melanggar Aturan, 64 Hakim Kena Sanksi
Hard news
Kamis, 27 Des 2018

MA: 163 Aparatur Peradilan Melanggar Aturan, 64 Hakim Kena Sanksi

Sebanyak 1.134 pengaduan telah selesai diproses dan 1.675 pengaduan masih dalam proses penanganan.
Anies akan Tindak Kepala Sekolah yang Terlibat Kampanye Caleg
Hard news
Rabu, 17 Okt 2018

Anies akan Tindak Kepala Sekolah yang Terlibat Kampanye Caleg

“Semua [pihak] yang menyalahi ketentuan akan ditindak. Kalau nanti ada yang melapor lagi, akan kami proses semua,” kata Anies.
Propam: Wakapolres Lombok Tengah Seharusnya Tak Bawa Senjata
Hard news
Jumat, 6 Apr 2018

Propam: Wakapolres Lombok Tengah Seharusnya Tak Bawa Senjata

"Itulah persoalannya mengapa anggota cuti atau izin membawa senjata," kata Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, Irjen Martuani Sormin.
Kompol Fahrizal Diusut Kasus Pidananya Sebelum Diberi Sanksi Etik
Hard news
Jumat, 6 Apr 2018

Kompol Fahrizal Diusut Kasus Pidananya Sebelum Diberi Sanksi Etik

“Untuk sidang kode etiknya akan dilaksanakan setelah [Fahrizal] divonis oleh Pengadilan Negeri."