Indeks Patrialis Akbar

Direktur Impexindo Pratama, Basuki Hariman hari ini (5/4/2017) diperiksa KPK terkait kasus suap Mahkamah Konstitusi dalam permohonan uji materi perkara di Mahkamah Konstitusi.

KPK memeriksa Dirut PT Pertani untuk menguak kepentingan bisnis Basuki Hariman dalam kasus uji materi

KPK menyita dokumen impor milik Basuki Hariman di kantor Bea Cukai. Pengusaha daging sapi itu diduga memiliki kepentingan bisnis terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Panitia Seleksi (Pansel) Hakim MK, Harjono menilai sepinya peminat itu terjadi karena banyak para calon yang menganggap sulitnya kriteria yang diajukan. Padahal, kata dia, untuk mengganti sosok Patrialis ini, pihaknya tidak mewajibkan calon harus berasal dari hakim karir.

KPK menyatakan mengantongi sejumlah bukti terkait pertemuan antara Patrialis dan Basuki Hariman dalam dugaan perkara suap permohonan uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

Patrialis membantah anggapan terhadap dirinya yang bisa merubah draf putusan perkara nomor 129/PUU-XIII/2015 terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar sebagai tersangka suap terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KPK memeriksa Ketua MK Arief Hidayat sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap hakim MK Patrialis Akbar terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua hakim Mahkamah Konstitusi sebagai saksi kasus dugaan suap terkait uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Bagir Manan mengatakan bahwa MKMK masih belum sampai pada kepastian mengenai putusan etik terhadap Patrialis.

KPK akan memeriksa dua hakim mahkamah konstitusi untuk menelusuri lebih lanjut dugaan suap terkait uji materi UU Nomor 41 Tahun 2014 yang menyeret nama Patrialis Akbar.

Arief Hidayat telah mengantarkan surat pemberhentian sementara Patrialis Akbar kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (7/2).

Menyusul penetapan Patrialis Akbar jadi tersangka KPK, Presiden Joko Widodo menerima surat rekomendasi pemberhentian sementara hakim konstitusi Patrialis Akbar yang diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat.

KPK terus membongkar kasus dugaan suap di MK. Hari ini lembaga antirasuah ini memanggil lima saksi, beberapa di antaranya adalah pemohon uji materiil UU Nomor 41 Tahun 2014 yang jadi biang masalah.

Tim dari Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkaitan dengan kasus penyuapan terhadap tersangka Patrialis Akbar sebagai anggota Hakim MK yang tertangkap saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).

KPK menyita 11.300 dolar Singapura dari brankas milik tersangka Basuki Hariman yang diduga menyuap hakim Konstitusi Patrialis Akbar terkait permohonan uji materi.

Kasus dugaan korupsi Hakim MK Patrialis Akbar dengan pengusaha Basuki Hariman diduga melibatkan olahraga golf, seperti juga kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. Di Cina, ada larangan dan pembatasan bermain golf bagi anggota Partai Komunis Cina.

Pemerintah sedang menyusun tim panitia seleksi (pansel) untuk merekrut calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menggantikan posisi Patrialis Akbar yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK.

KPK mengaku memiliki bukti kuat sebelum menangkap Patrialis Akbar. Bukti itu adalah draft putusan MK No 129 yang ditemukan dari tangan Kamaludin.

Patrialis Akbar resmi mengundurkan diri dari MK. Sidang etik MK akan segera berkirim surat ke presiden. Dalam waktu dekat Presiden Joko Widodo akan membentuk pansel penggantian hakim konstitusi pilihan SBY ini.