Indeks Pasal Karet Uu Ite

Dosen Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, Aceh, dijerat UU ITE karena mengkritik proses seleksi CPNS perguruan tinggi.

Pihak kepolisian dinilai terlalu berlebihan saat menangkap pemilik akun Instagram, Faisol Abod Batis yang mengunggah konten kritikan terhadap Presiden Jokowi dan Polri terkait konflik agraria.

Pemerintah didesak menghapus pasal karet dalam UU ITE dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Alasan Wakil Ketua Komisi I DPR tidak merevisi pasal karet di UU ITE karena masa tugasnya selesai pada September 2019.

Ketua Fraksi PAN MPR RI, Alimin Abdullah, menilai UU ITE Tahun 2008 perlu direvisi apabila sudah melenceng jauh dari semangat demokrasi terutama terkait kebebasan pers.

Anggota MPR RI Fraksi PKS Al Muzzammil Yusuf mempersilakan bagi wartawan yang ingin ajukan revisi UU ITE jika dianggap rentan mengkriminalisasi wartawan.

Menurut LBH APIK, UU ITE menjadi masalah karena malah banyak digunakan sebagai celah untuk mengkriminalisasi korban kekerasan seksual.

LBH Apik mendesak agar pemerintah merevisi UU ITE karena UU ini sering digunakan untuk menyerang balik dan membungkan korban kekerasan seksual.

Pelaporan 2 jurnalis asal Sulawesi Tenggara ke polisi dengan pasal karet UU ITE mengancam kebebasan pers.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Bantul beralasan unggahan Facebook Ecky Lamoh tak mengandung unsur pencemaran nama baik, sehingga dituntut bebas murni.

Peneliti ICJR Erasmus mengatakan, salah satu alasan UU ITE menjerat banyak korban karena rumusannya yang masih belum clear.

Jangan sembarangan bilang "Kok gemukan?" atau "Kamu kurus banget" di Instagram.

Salah satu kasus yang dijadikan contoh oleh Ade adalah Aking Saputra, pengusaha berdarah etnis minoritas di Karawang

Intervensi tak mungkin dilakukan pemerintah lantaran proses hukum kasus yang menjerat Nuril masih berjalan.

Baiq Nuril menagih ketegasan negara untuk memberikan jaminan keadilan yang belum ia terima.

Pasal karet UU ITE kerap disalahgunakan, pihak kepolisian diminta agar tuntaskan kasus tersebut melalui jalur damai.

Pasal karet yang menjerat Jonru Ginting bisa dipakai siapa pun untuk tujuan balas dendam.

Tren polarisasi di antara kuasa hukum yang berafiliasi pada kelompok tertentu menguat di era media sosial.

Timbunan postingan politik Jonru Ginting di media sosial telah menutup jejak lamanya bahwa ia pernah menyabet blogger sehat pada 2010.

Ketika masa keemasan BlackBerry, Jonru jadi panutan penebar konten sehat. Pada era Android, Jonru menjual sentimen politik.