Indeks Partai Golkar

Desakan agar DPP Partai Golkar segera menggelar Munaslub disampaikan oleh Dedi Mulyadi. Ketua DPD Golkar Jabar itu menilai partainya perlu segera diselamatkan.

Komarudin menilai Emil sebagai seorang yang telah mengikuti sekolah kaderisasi dan sekolah kepemimpinan kepala daerah tidak beretika ketika berpindah partai hanya karena kepentingan jabatan

"Kita munculkan kalau bicara Panglima TNI sekarang ada Pak Gatot, ada Mbak Titiek, ada Indra Bambang Utoyo, ini kader Golkar yang bagus ini," kata Hisyam.

Status hukum Setya Novanto dinilai menurunkan elektabilitas partai

Ade Komarudin menuturkan bahwa ia tidak mempermasalahkan penunjukan Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar

Akom menyatakan bahwa dirinya memberikan keterangan yang sama seperti pemeriksaan sebelumnya.

Surat rekomendasi diberikan langsung oleh Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham dengan didampingi oleh sejumlah pengurus DPP Golkar lainnya.

Khofifah akan menyampaikan surat kepada Presiden Jokowi terkait pencalonan dirinya di Pilgub Jatim dan surat pengunduran diri dari Kabinet Kerja.

Khofifah berharap sinergi partai pengusung dapat memperkuat dukungan bagi dirinya dan Emil di Pilgub Jatim mendatang.

"Pertarungan di Munaslub akan sangat menarik. Tinggal menunggu ‘kode’ dan siapa yang akan mendapat restu dari Presiden Jokowi,” jelasnya.

Hasil rapat pleno Partai Golkar menyatakan posisi Novanto sebagai ketua DPR menunggu sampai adanya keputusan praperadilan.

Salah satunya adalah elektabilitas Golkar yang tergerus karena kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto.

Sesuai isi surat Setya Novanto, Idrus Marham berperan sebagai pelaksana tugas ketua umum.

Mahyudin menyatakan jabatan Plt ketua umum hanya mengawal sementara kepengurusan Partai Golkar sampai ada keputusan hukum tetap dari pengadilan Novanto.

4 Calon Terkuat Pengganti Setya Novanto di Golkar.

Wasekjen Golkar yakin Jokowi dan Luhut mempunyai kesamaan pandangan terkait Airlangga Hartanto untuk menjadi ketua umum Golkar yang baru.

"Kami tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera dengan dua jabatan [yang diemban Novanto] sebagai Ketua Umum dan Ketua DPR RI," kata Nurdin Halid.

Menurut Mahyudin, partai lain tak perlu mendesak untuk mengganti Setya Novanto sebagai Ketua DPR karena itu meerupakan hak Partai Golkar.

Dukungan Golkar terhadap Jokowi di Pemilu 2019 perlu dievalusi dalam Munaslub.

Rapat pleno hari ini akan menentukan siap yang berhak menjadi Plt Ketua Umum DPP Partai Golkar menggantikan Setya Novanto yang menjadi pesakitan KPK.