tirto.id - Kepastian kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar menjadi penting jelang pemilihan kepala daerah 2018 dan pemilihan umum legislatif 2019. Oleh karena itu Pelaksana tugas Ketua Umum Idrus Marham akan menemui Ketua Umum Setya Novanto untuk membujuk tersangka dugaan korupsi KTP-e tu untuk mundur dari jabatannya di partai.
"Saya akan minta Plt Ketum Idrus Marham untuk menemui beliau (Setnov) dalam satu atau dua hari ini, supaya berkoordinasi agar Setnov legowo, berbesar hati dan lebih mengedepankan kepentingan umum," kata Nurdin di Jakarta, Minggu (26/11/2017) kepada Antara.
"Saya yakin Setnov adalah seorang negarawan yang sangat bijaksana menyikapi semua kondisi," imbuhnya.
Ketua DPP Bidang Pengawasan Pembangunan Melchias Markus Mekeng mengatakan jika Munaslub tidak segera dilaksanakan, maka Partai Golkar terancam tidak dapat mengikuti Pilkada 2018 dan Pileg 2019, karena penandatanganan pencalonan kepala daerah dan caleg harus dilakukan oleh ketua umum definitif.
"Waktu persiapan pemilihan legislatif atau pilpres pun sangat singkat kalau ditunda-tunda," ujar Mekeng.
Rapat pleno DPP Partai Golkar telah memutuskan untuk menunggu kepastian hukum sidang praperadilan yang diajukan Setya Novanto. Hal itu dilakukan untuk menjunjung asas praduga tak bersalah kepada Setya.
"Kalau praperadilan ditolak, maka segera setelah ada hasil praperadilan, DPP harus segera mengadakan rapat pleno lagi untuk menetapkan waktu Munaslub. Agenda Munaslub adalah tunggal, yaitu pemilihan ketua umum baru," ujar Mekeng.
Sementara menurut Nurdin dengan pengunduran diri Setnov dari jabatan ketua umum Partai Golkar maka jabatan ketua DPR yang diembannya juga dapat diganti.
"Kalau beliau (Setnov) mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar, maka dengan sendirinya kita bisa proses penggantian ketua DPR. Dua lembaga terhormat ini tidak boleh tersandera hanya karena persoalan pribadi Setnov," jelasnya.
Penulis: Akhmad Muawal Hasan
Editor: Akhmad Muawal Hasan
