tirto.id - Pelaksana tugas (plt) Sekretaris Jendral Ketua Umum DPP Partai Golkar M. Sarmuji mengisyarakat adanya dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap Airlangga Hartato menjadi ketua umum Golkar pengganti Setya Novanto. Hal ini disampaikan Sarmuji saat dikonfirmasi Tirto terkait pertemuan antara DPD I Golkar dan Airlangga dengan Jokowi di Istana Bogor.
“Kalau bilang (Jokowi) mendukung (Airlangga jadi ketua umum), sih, tidak. Tapi dari gesture, kan, kelihatan,” kata Sarmuji, Kamis (30/11).
Sarmuji mengatakan Presiden Jokowi telah mengizinkan Airlangga yang merupakan Menteri Perindustrian menjadi Ketua Umum Golkar. Izin itu disampaikan Jokowi di hadapan para pengurus DPD I.
Menurut Sarmuji dukungan Jokowi kepada Airlangga karena tidak ingin Golkar terpecah belah yang berimplikasi terhadap distabilitas politik nasional. “Jadi kalau siapa yang akan didukung, ya, kami dukung sama-sama. Supaya partai ini lebih mudah konsolidasinya dan tidak ada perpecahan,” kata Sarmuji.
Nantinya, kata Sarmuji, hasil pertemuan dengan Jokowi akan disampaikan kepada pengurus DPD II Golkar dan pengurus Golkar lainnya saat Munaslub. Tujuannya agar pencalonan Airlangga sebagai calon ketua umum akan dilakukan secara aklamasi.
Pertemuan Airlangga dengan Jokowi dilakukan usai Jokowi bertemu dengan pengurus DPD I. Selanjutnya Airlangga bertolak ke kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama 31 pengurus DPD I Golkar di Jalan Diponegoro Jakarta Pusat.
Setelah lebih kurang satu setengah jam bertemu Kalla, Airlangga mengakui telah mendapat izin dari Presiden Jokowi menjadi Ketua Umum Golkar. Namun ia tidak menyebut adanya izin atau dukungan dari JK. Ia menolak jika izin Jokowi diterjemahkan sebagai restu.
“Jadi yang diberikan presiden adalah izin, karena saya selaku pembantu beliau [di kabinet]. Memberikan izin untuk ikut dalam kontestasi di Partai Golkar,” kata Airlangga.
Saat menyusun kabinet kerja Jokowi pernah menyatakan bahwa menteri-menterinya tidak boleh merangkap jabatan sebagai pengurus politik. Terkait hal ini Airlangga menyatakan belum memutuskan untuk mundur sebagai menteri.
”Ini, kan, Munaslubnya belum ada, kami jalankan dulu Munaslub,” kata Airlangga.
Jokowi Jangan Ikut Campur
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Indra J Piliang mengkritik pertemuan antara Jokowi dengan Airlangga. Baginya pertemuan itu menggambarkan adanya campur tangan kekuasaan terhadap kemandirian Golkar.
“Sudah jelas, kalau tidak ada itu (campur tangan Jokowi) Golkar tidak jadi Munaslub dan dukung Airlangga,” ujar Indra.
Pertemuan Airlangga dengan Jokowi menjadi janggal sebab di saat bersamaan ada sejumlah kader Golkar yang sudah menyatakan diri siap menjadi calon ketua umum. Mestinya, kata Indra, Jokowi tidak hanya menerima Airlangga di Istana Bogor.
“Dengan cara ini kader lain yang siap jadi ketum seolah suaranya diabaikan. Idealnya semua calon ketua umum menghadap presiden. Ada Mbak Titik [Soeharto], Idrus [Marham], Airlangga, Aziz [Syamsuddin], dalam arti untuk berdialog. Kalau seperti ini yang lain seperti diabaikan,” katanya.
Campur tangan Jokowi dalam penentuan ketua umum Golkar bukan baru kali ini terjadi. Indra mengungkapkan kemenangan Novanto dalam Munaslub Golkar 2016 di Bali juga karena ada campur tangan kekuasaan. Padahal saat itu kader Golkar sudah menyadari Novanto akan tersandera kasus proyek KTP elektronik.
“Ada pandangan Setnov akan ikut jadi tersangka. Tapi waktu itu permintaan istana (Jokowi) begitu kuat bahkan LBP (Luhut Binsar Panjaitan) sampai turun ke Bali,” paparnya.
Baca juga:
- Komentar Luhut Terkait Masuknya Nama Airlangga Sebagai Ketum Golkar
- Rapat Pleno Golkar Tolak Rekomendasi Penonaktifan Novanto
“Ini menunjukkan tidak komitmen,” katanya.
Cawe-cawe Jokowi dalam urusan Golkar menurut Indra tidak hanya akan menghilangkan kemandirian politik partai, tapi juga mempertaruhkan nama Jokowi sendiri. Indra mengatakan bukan tidak mungkin jika Munaslub digelar para pemegang suara akan menyatukan suara kepada calon selain Airlangga.
“Saya gak ingin Pak Jokowi dituduh seperti itu. Dianggap publik, terutama internal Golkar, memecah belah,” ujarnya.
Indra juga menolak wacana menjadikan Airlangga sebagai ketua umum secara aklamasi. Menurutnya hal itu sama saja mengembalikan situasi politik internal Golkar ke masa era prareformasi. Belajar dari kemenangan Ical dalam Munas 2014 di Bali, mekanisme aklamasi menurut Indra malah akan menimbulkan gejolak di kader akar rumput.
“Aklamasi di Golkar tidak mungkin. Karena sudah ada yang menyatakan siap jadi ketum. Ada Mbak Titik, Idrus,” katanya.
Mantan Korbid Polhukam Golkar Yorrys Raweyai yang mendukung Airlangga sebagai ketua umum menolak apabila pemilihan Airlanga dalam Munaslub diarahkan ke mekanisme aklamasi.
“Kalau Anda tanya saya pribadi, itu kurang menunjukkan demokrasi,” kata Yorrys di rumah Kalla.
Yorrys menganggap kontestasi dalam Munaslub Golkar akan mencerminkan dinamisasi politik di tubuh partai beringin itu.
"Kontestasi lebih dinamis, siapapun nanti sosok lain yang maju," kata Yorrys.
Munaslub atau musyawarah nasional luar biasa merupakan salah satu mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Partai Golkar. Salah satu kewenangan munaslub adalah melengserkan dan mengangkat ketua umum baru. Pasal 23 (3) Bab XV AD/ART Partai Golkar 2016 tentang Musyawarah dan Rapat-Rapat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menjelaskan bahwa munaslub bisa diselenggarakan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dewan pimpinan daerah provinsi (DPD I).
Wacana pergantian Ketua Umum Golkar itu muncul setelah Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dan meringkuk di penjara KPK pada Minggu (19/11). Novanto yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi e-KTP sudah mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan tersangka oleh KPK.
Penulis: Jay Akbar
Editor: Jay Akbar
