tirto.id - Hasil Rapat Dewan Pembina Golkar di Bakrie Tower dalam menyikapi keputusan rapat pleno DPP Golkar, yakni terkait dengan status Setya Novanto, menyimpulkan empat poin rekomendasi. Salah satu rekomendasi itu ialah meminta pimpinan pusat DPP Golkar mengumpulkan semua pengurus DPD I dari seluruh Indonesia untuk menyosialisasikan hasil rapat pleno pada 21 November 2017 itu.
Plt Ketua Umum DPP Golkar Idrus Marham menyatakan partainya memenuhi permintaan Dewan Pembina Golkar dan akan menggelar pertemuan dengan DPD I Golkar dari 34 Provinsi di Indonesia pada Sabtu besok 25 November 2017. Forum itu akan digelar pada pukul 19.00 WIB di Hotel Sultan, Jakarta.
"Undangan semua sudah kami sampaikan. Seluruh jajaran DPD sudah sampaikan," kata Idrus, di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).
Menurut Idrus, pemenuhan rekomendasi Dewan Pembina Golkar itu sesuai dengan konstitusi partai yang tertuang dalam Pasal 24 AD/ART Golkar tentang pembahasan keputusan penting di partai melalui pertemuan bersama antara DPP Golkar dan Dewan Pembina Golkar.
"Bahwa Dewan Pembina, adalah bersifat kolektif dan bagian integral DPP partai Golkar," kata Idrus.
Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, atau akrab disapa Ical, mengatakan Dewan Pembina Golkar meminta ada pertemuan itu karena perlu ada penjelasan mendetail dari pimpinan partainya ke para pengurus di daerah.
"Dewan pembina setelah mendengar penjelasan dari DPP (tentang rapat pleno), merasa perlu untuk melakukan saran agar melakukan suatu rapat dengan DPD tingkat 1," kata Ical usai bertemu pengurus DPP Golar di Bakrie Tower hari ini.
Menurut Ical, DPD I perlu mengetahui hasil, proses dan latar belakang dari poin-poin keputusan rapat pleno DPP Golkar terkait dengan status Setya Novanto. Selain itu, Ical berharap pertemuan itu dapat menghasilkan keputusan untuk langkah terbaik bagi partainya, baik yang sesuai hasil rapat pleno, maupun langkah lain yang menjadi kesepakatan.
"Kalau perlu digelar Rapimnas, kemudian seperti di dalam keputusan DPP, menggelar Munaslub. Dengan syarat yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno," kata Ical.
Ical meminta pula kepada DPP Golkar agar dalam membuat keputusan bersama DPD I memperhatikan kepentingan dan desakan rakyat perihal jabatan ketua DPR. "Tentu dengan satu waktu yang ditetapkan pada sidang pleno," kata Ical.
Selanjutnya, Ical meminta bila memang disepakati terjadi Munaslub hendaknya biaya yang akan dikeluarkan ditanggung bersama-sama oleh seluruh kader Golkar.
"Dan kemudian pemilihan ketum yang akan datang jika dilaksanakan, supaya dicegah politik uang dalam pemilihan ke depan," kata Ical.
Tidak hanya itu, ical meminta kepada seluruh kader Golkar agar menghormati keputusan yang dihasilkan oleh rapat pleno DPP Golkar dan menjaga tingkah laku masing-masing demi terjaganya soliditas partai menjelang Pemilu 2019.
Sebab, kata Ical, setelah mendengarkan penjelasan mengenai proses pengambilan keputusan dalam rapat pleno dengan segala perdebatannya, Dewan Pembina Golkar menganggap ada hasil konsenus terbaik saat itu.
"Karena itu (rapat pleno) putusan ketiga tertinggi setelah rapimnas dan Munas," kata Ical.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
