tirto.id - Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan dalam pertemuan dengan DPP Golkar akan mendesak terselenggaranya Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) terkait persoalan yang sedang menjerat ketua umum, Setya Novanto. Dedi Mulyadi bahkan mengklaim bahwa seluruh DPD I Golkar di Jawa telah sepakat digelarnya Munaslub secepatnya.
"Sudah hampir 20 lebih (DPD I Golkar) yang sudah berkomitmen, tinggal ajak yang lain. Saya enggak bisa sebutkan. yang pasti seluruh Jawa sudah sepakat," sebut Dedi Mulyadi dalam diskusi bertajuk 'Beringin Diterpa Angin' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (25/11/2017).
Desakan Munaslub itu, lanjutnya, akan disampakan dalam pertemuan dengan DPP Golkar yang rencananya digelar pada Sabtu malam. Dedi Mulyadi menambahkan, pada dasarnya kader-kader Golkar telah menginginkan perubahan di internal partai melalui Munaslub. Sebab, menurutnya, Golkar terbebani dengan kondisi internal untuk menghadapi Pemilu.
"Munaslub kan bukan berarti harus mengganti kalau ada pembelaan. Enggak ada problem. Tapi, ini kan partai milik publik. Milik kader. Bukan milik orang per orang, makanya kita inginkan ada perubahan," tukas Bupati Purwakarta ini.
Namun, Dedi Mulyadi belum bisa memastkan apakah rapat dengan DPP Golkar nanti malam akan membahas Munaslub atau tidak. Sebab, menurutnya, belum ada jadwal pembahasan resmi dari DPP Golkar selain agenda sosialisasi hasil rapat pleno pada 21 November 2017 lalu.
"Kalau DPP tidak membahas Munaslub, maka kami akan ajukan dorongan 2/3 kader," tegas Dedi Mulyadi.
Menanggapi hal tersebut, Wasekjen Golkar, Sarmuji, menyatakan dorongan 2/3 dari DPD I memang bisa menjadi dasar untuk menyelenggarakan Munaslub sesuai dengan Pasal 32 AD/ART Golkar.
"Tapi harus menggunakan surat resmi. Sampai saat ini kami (DPP Golkar) belum menerima surat resmi dari DPD I," kata Sarmuji di tempat yang sama.
Di sisi lain, Plt Ketua Umum Golkar, Idrus Marham, meyakini dalam pertemuan antara pengurus DPP dan DPD I Golkar tidak akan muncul dorongan untuk segera menyelenggarakan Munaslub.
"Hak mereka, tetapi kami punya keyakinan (DPD I) akan memahami keputusan (rapat pleno) DPP," kata Idrus Marham di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/11).
Idrus juga yakin tidak akan ada petisi atau mosi tidak percaya dari DPD I Golkar kepada DPP mengenai hasil rapat pleno 21 November lalu. Idrus yakin karena dirinya rajin menjalin silaturahmi dan berkomunikasi dengan Ketua DPD I Golkar se-Indonesia sehingga setiap pembahasan dan pertemuan yang dilakukan oleh Ketua DPD I Golkar selalu dilaporkan kepadanya.
Untuk itu, Idrus mengaku tidak memerlukan upaya meredam suara DPD I Golkar dalam pertemuan nanti. "Tahapan ini sudah kami lalui. Kami punya keyakinan begitu, yang selama ini saya sebagai sekjen dan sekarang (plt.) ketua umum, saya memahami itu dan juga memahami suasana kebatinan teman-teman DPD provinsi," bebernya.
Adapun pertemuan yang dimaksud rencananya akan diselenggarakan malam nanti di Hotel Sultan mulai jam 19.00 WIB. Pertemuan tersebut merupakan salah satu poin dari hasil rapat Dewan Pembina Golkar.
"Dewan Pembina setelah mendengar penjelasan dari DPP (tentang rapat pleno), merasa perlu untuk melakukan saran agar melakukan suatu rapat dengan DPD 1," kata Ketua Dewan Pembina Golkar, Aburizal Bakrie.
DPD I, lanjutnya, perlu mengetahui hasil, proses dan latar belakang dari poin-poin keputusan rapat pleno DPP. Selain itu, melalui pertemuan tersebut diharapkan DPP dan DPD I dapat mengambil suatu keputusan untuk langkah terbaik bagi partai, baik langkah sesuai hasil rapat pleno, maupun langkah lain yang menjadi kesepakatan dalam pertemuan tersebut.
"Kalau perlu digelar Rapimnas, dan kemudian seperti di dalam keputusan DPP pada 21 (November 2017) untuk menggelar Munaslub, dengan syarat yang sudah ditetapkan dalam rapat pleno," tutup Aburizal Bakrie.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Iswara N Raditya
