Indeks Partai Golkar

Deddy Mizwar mengisyaratkan tidak terlalu tertarik dengan tawaran Golkar untuk maju Pilgub Jabar 2018 bareng Dedi Mulyadi.

DPP Partai Golkar belum memastikan memberikan dukungan bagi Dedi Mulyadi untuk berlaga di Pilgub Jabar 2018. Partai berlambang beringin ini masih memiliki tiga pilihan Cagub, yakni Deddy Mizwar, Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi.

Nurdin mendesak agar Rapat Pleno segera dilaksanakan. Sementara Idrus menilai Rapat Pleno harus menunggu Novanto.

Namun tumor tersebut masih belum besar dan masih bisa ditangani.

Ridwan pun sempat mengucapkan selamat atas kemenangan Novanto.

"Selama ini kami belum pernah menandatangani itu. Membicarakan belum, apalagi menandatangani," kata Idrus.

Dalam orasinya, Dedi Mulyadi menyerukan agar DPP Golkar bersikap adil dalam menentukan kandidat cagub Pilgub Jabar 2018.

Menurut Yunarto Wijaya, Golkar harus melakukan evaluasi dengan mengevaluasi Setya Novanto sebagai ketua umum dan kader-kader lainnya yang tersangkut korupsi.

Dedi Mulyadi mengisyaratkan tuntutan terhadap DPP Partai Golkar untuk segera mengambil sikap pada pencalonan cagub Jabar 2018.

Yorrys Raweyai mengatakan, ruangan KK 2 yang sedianya menjadi tempat rapat pleno Golkar dipakai oleh Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Aburizal Bakrie untuk nobar film G30S/PKI.

Nurdin Halid mendesak Pansus Hak Angket KPK segera mengambil keputusan. Notabene ketua Pansus adalah koleganya sendiri di Partai Golkar, Agun Gunanjar.

Rapat Pleno DPP Partai Golkar pada hari ini, yang melanjutkan pembahasan soal penonaktifan Ketua Umum Golkar Setya Novanto, batal digelar.

Nurdin berpendapat, Setya Novanto memiliki wewenang untuk menolak atau menerima penonaktifan dirinya sebagai ketua umum Golkar.

Yorrys menyampaikan salah satu rekomendasi hasil rapat Golkar adalah menonaktifkan Setnov dari ketua umum partai.

Terkait banyaknya kader Partai Golkar yang menjadi tersangka korupsi, KPK menegaskan tidak menarget partai tertentu. Lembaga antirasuah ini bertindak sesuai hukum yang berlaku.

Partai Golkar mengakui adanya praktek mahar politik untuk mendapatkan rekomendasi menjadi calon kepala daerah di internalnya oleh oknum kader yang tidak bertanggungjawab.

Dari tujuh kepala daerah yang menjadi pesakitan KPK sepanjang tahun 2017, empat di antaranya adalah kader Partai Golkar.

Dewan Pakar Partai Golkar membantah memecat Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum DPP Golkar.

Akibat dari kasus Novanto, elektabilitas Golkar dalam rilis survei CSIS menurun menjadi 10,9 persen pada 2017.

Golkar siap untuk menonaktifkan Setya Novanto demi elektabilitas partai.