tirto.id - Wakil Ketua Dewan Pakar Golkar Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyatakan keinginannya untuk menjadi Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto.
"Insya Allah saya siap (jadi ketua umum Golkar)," kata Titiek di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (5/12/2017).
Selain Titiek, yang telah menyatakan kesiapan maju sebagai ketua umum Golkar adalah Ketua Bidang Perekonomian Golkar selaligus Menteri Perindustian Airlangga Hartarto. Airlangga mengklaim telah mendapatkan suara dari 31 DPD I Golkar.
Mengenai hal itu, Titiek mengaku tak menganggap Airlangga sebagai lawan yang berat. Sebab, menurutnya, di Golkar tidak ada istilah lawan.
Ia pun yakin dalam Munaslub Golkar yang rencananya dilaksanakan pertengahan Desember ini akan mempunyai kesempatan untuk meraih dukungan dari DPD I dan DPD II Golkar.
"Di Indonesia ini things can happens, sesuatu bisa saja terjadi, pada last minutes," kata Titiek.
Nama Titiek mulai disebut sebagai salah satu kandidat pengganti Novanto setelah rapat pleno Golkar 21 November lalu, selain Airlangga Hartarto, Idrus Marham, dan Azis Syamsudin.
Namun, sampai saat ini belum ada suara dukungan dari DPD I dan DPD II Golkar kepada Titiek. "Dukungannya dari Allah dan dari rakyat semuanya," pungkas Titiek.
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) secara terbuka menyatakan dukungannya kepada Airlangga Hartarto untuk maju menjadi ketua umum Partai Golkar melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (munaslub).
JK yang merupakan mantan Ketum Golkar itu menilai Airlangga adalah kader partai berlambang beringin yang paling layak menggantikan posisi Setya Novanto.
"Di antara semua calon yang muncul, saya kira Airlangga yang paling kurang masalahnya, artinya tidak pernah berurusan dengan KPK, kejaksaan atau apapun tidak pernah juga soal yang lain, jadi harus orang yang betul-betul dapat diterima semua pihak," kata Wapres JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa (28/11/2017), seperti dikutip Antara.
Menurut JK, berdasar semua syarat kepartaian dan etika, Airlangga paling layak menjadi katua umum Golkar yang baru.
"Prinsip saya sederhana, kalau mau munaslub pilihlah tokoh Golkar yang disamping memenuhi syarat, syarat itu banyak pernah jadi pengurus, minimal 5 tahun, tentu orangnya baik, dan mengabdi sama partai," ujar JK.
Terkait posisi Airlangga yang masih menjadi menteri Kabinet Kerja, JK menegaskan tidak ada undang-undang yang menyebutkan menteri perlu berhenti untuk menjadi pengurus partai.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto