tirto.id - Plt Ketua Umum Golkar Idrus Marham meyakini pertemuan antara pengurus DPP Golkar bersama ketua-ketua semua DPD I partai itu pada Sabtu besok (25/11/2017), di Hotel Sultan, Jakarta, tidak akan berujung pada desakan digelar Munaslub.
Dia optimistis para pimpinan mayoritas DPD I Golkar menerima keputusan Rapat Pleno partai itu, yang terkait dengan status Setya Novanto sebagai ketua umum, pada 21 November lalu. Idrus tidak khawatir pertemuan itu berujung pada kemunculan usulan Munaslub dari 2/3 DPD I Golkar.
"Hak mereka (usulkan Munaslub), tetapi kami punya keyakinan (DPD I) akan memahami keputusan (rapat pleno) DPP," kata Idrus di Bakrie Tower, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (24/11/2017).
Ia juga meyakini tidak akan ada petisi atau mosi tidak percaya yang disampaikan oleh para pimpinan DPD I Golkar kepada DPP Golkar mengenai hasil rapat pleno 21 November lalu.
Idrus mengklaim dirinya rajin menjalin silaturahmi dan berkomunikasi dengan para ketua DPD I Golkar se-Indonesia. Karena itu, setiap pembahasan dan pertemuan yang dilakukan oleh ketua DPD I Golkar selalu dilaporkan kepadanya. Dia menilai tidak banyak DPD I Golkar yang mempermasalahkan hasil rapat pleno 21 November 2017.
"Tahapan ini sudah kami lalui. Kami punya keyakinan begitu, yang selama ini saya sebagai sekjen dan sekarang ketum saya memahami itu dan juga memahami suasana kebatinan teman-teman DPD provinsi," kata Idrus.
Sebelumnya, sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar dikabarkan menentang hasil rapat pleno nasional DPP Golkar tersebut. Mereka mengklaim telah mengantongi syarat untuk menggelar Munaslub dengan agenda pelengseran Setya Novanto sebagai ketua umum.
"Jumat Insya Allah kami serahkan minimum 2/3 tandatangan DPD I. Jadi maksimum kira-kira 26 yang sudah sepakat DPD I," kata Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono kepada wartawan di Jakarta, pada Senin (20/11/2017).
Pada Senin malam lalu, delapan pengurus provinsi DPD I telah mendatangi kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kepada mantan ketua umum Partai Golkar itu mereka meminta dukungan agar munaslub diselenggarakan.
"Yang kemarin hadir hari pertama adalah saya sebagai juru bicara karena saya paling tua dari beliau-beliau. Ada ketua DPD I Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Sulawesi Barat, dan Bangka Belitung," ujar Wisnu.
Wisnu mengatakan Kalla mendukung desakan munaslub. Ia menilai status hukum Novanto sebagai tahanan dan tersangka kasus dugaan korupsi KTP elektronik menyulitkan pengurus Golkar di daerah dalam menghadapi pemilu.
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi juga menyatakan hal yang sama. Bahkan, Dedi menyatakan para pengurus DPD I Golkar telah mendapat restu pula dari Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tandjung, dan Ketua Dewan Pakar Golkar Agung Laksono.
Mengenai hal ini, Aburizal Bakrie membantah telah memberikan restu kepada DPD I Golkar untuk mendesak DPP Golkar menyelenggarakan Munaslub yang membahas pendongkelan Novanto dari posisi ketua umum Golkar.
"Enggak ada suratnya belum ada, karena itu kami (Dewan Pembina) meminta partai Golkar bersatu dan menghormati keputusan rapat pleno, artinya bukan melakukan pembicaraan sendiri-sendiri," kata Aburizal di Bakrie Tower hari ini.
Meskipun begitu, Aburizal membenarkan dalam AD/ART Golkar, Munaslub bisa diselenggarakan bila terdapat dorongan dari 2/3 pengurus DPD I Golkar.
"Ya (bisa dilaksanakan), tapi tadi Plt Ketua Umum kan yakin besok bisa meredam," kata Aburizal.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Addi M Idhom
