Partai Golkar Disarankan Kembali Dipimpin TNI Seperti Zaman Orba

Saran ini disampaikan oleh Hisyam dalam diskusi bertema 'Mencari Pemimpin Baru Golkar' yang diselenggarakan oleh DPP Barisan Muda Kosgoro 57, di DPP Kosgoro, Rabu (21/11/2017).

"Kita harus melihat kembali sejarah bahwa Golkar terbentuk setelah seminar Angkatan Darat menyatakan perlu ada partai yang memungkinkan tentara masuk ke pemerintahan untuk mengawal Orde Baru," kata Hisyam.

Kemudian Hisyam pun bercerita, saat Pemilu tahun 1971 yang diikuti oleh 10 partai, kemudian Golkar menjadi salah satu partai peserta dan memenangi Pemilu saat itu. Sekaligus menjadi cikal awal Golkar menjadi partai pemenang pada Pemilu-Pemilu selanjutnya.

"Harus diakui saat itu ada peran Angkatan Darat yang memimpin Golkar," kata Hisyam.

Meskipun, ia menyadari pada era sekarang tidak mungkin tentara berpolitik secara undang-undang. Namun, menurutnya, masih ada banyak purnawirawan atau calon purnawirawan yang bisa menjadi pemimpin Golkar.

"Sejarah Partai Golkar Cendana, di situ siapa? Ada Angkatan Darat. Kita munculkan kalau bicara Panglima TNI sekarang ada Pak Gatot, ada Mbak Titiek, ada Indra Bambang Utoyo, ini kader Golkar yang bagus ini," kata Hisyam.

Mantan Ketua DPD I Golkar Jawa Timur ini pun menyarankan dua opsi lainnya guna menjadi pemimpin baru Golkar setelah Setya Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yaitu melalui sejarah kembali ke khittah memunculkan Akbar Tandjung dan Agung Laksono seperti tahun 2004 karena itu paling tertinggi perolehan kita di Pemilu setelah reformasi," kata Hisyam.

Opsi ini menurutnya bisa mengembalikan Golkar sebagai partai yang idealis dan tidak pragmatis di tangan para saudagar dan pemilik modal setelah dipegang Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie dan Setya Novanto.

Sementara, opsi terakhir menurut wakil ketua fraksi Golkar di DPR ini adalah memunculkan pemimpin baru Golkar dari golongan kader muda. Sebab, menurutnya, dengan begitu Golkar akan memiliki visi yang lebih progresif ke depannya.

"Generasi muda ada Airlangga (Hartarto)," kata Hisyam.

Sampai saat ini, Golkar masih diliputi problem internal perdebatan perlu atau tidaknya mengganti ketua umum setelah Setya Novanto ditahan KPK atas dugaan kasus korupsi e-KTP.

Rapat Pleno Golkar pada 21 November 2017 telah menetapkan Idrus Marham sebagai Plt Ketua Umum sampai ada kepastian hukum dari sidang praperadilan Setya Novanto.

Namun, rupanya keputusan itu tak sepenuhnya disetujui oleh semua elemen di Golkar. Desakan agar diadakan Munaslub dan segera mengganti Setya Novanto masih kencang disuarakan sejumlah senior dan stakeholders Golkar.