Indeks Papua

Politikus PAN dan Papua bilang hanya satu wakil Papua di kabinet Jokowi. Kepala BKPM tidak termasuk.

"Saya tahu anggaran-anggaran di Papua cukup besar, masalahnya sampai kepada publik atau tidak. Nanti akan disisir oleh tim dari Kemendagri sebagai pembina,” kata Tito.

John Wempi Wetipo merupakan politikus PDI Perjuangan. Ia pernah menjadi bupati Jayawijaya selama dua periode.

Jokowi ingkar janji karena tidak menempatkan orang Papua duduk di kabinet. Lama-lama orang Papua terbiasa.

Mengapa gelombang protes anti-rasisme para pelajar bisa meledak menjadi amuk yang menghancurkan separuh Kota Wamena?

Di antara sejumlah menteri yang masuk ke kabinet, tak ada yang benar-benar berasal dari tanah Papua.

Wiranto menyebut masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Mahfud MD sebagai menkopolhukam baru.

Mendagri Tjahjo Kumolo menimbang pemerintah Indonesia setuju permintaan dua provinsi baru di Papua.

Pembubaran diskusi tentang Papua di Surabaya dikritik sejumlah pihak. Kampus, misalnya, dianggap tidak menjunjung tinggi kebebasan akademik.

Angkasa Pura I resmi mengelola Bandara Sentani, Papua selama 30 tahun ke depan.

Teropong, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), dibubarkan birokrat kampus karena menggelar diskusi soal Papua.

Presiden Jokowi memastikan masih tetap akan ada warga Papua yang duduk di kabinet periode kedua 2019-2024.

Surya ditangani langsung oleh tim Dokkes Korps Brimob dokter Safira Tripani Putri pada Selasa (8/10/2019).

Polisi mengklaim tim Dokter Polri bisa menangani keluhan-keluhan yang dialami oleh Surya Anta.

Pendamping dan kuasa hukum Surya Anta dkk mempertanyakan kenapa kliennya diperlakukan beda, tidak seperti Kivlan Zen.

7 tapol yang ditahan di Polda Papua di Pindah ke Kalimantan Timur. Keluarga tak diizinkan menemui tahanan.

Rombongan pengungsi asal NTB dipulangkan menggunakan Lion Air JT 795.

Usai kerusuhan kegiatan belajar mengajar dihentikan dan akan kembali dimulai Senin  (7/10/2019).

Pemindahan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi. KNPB menuding, cara ini mirip yang dilakukan era Soeharto pada masa Orde Baru.

Gangguan stres pascatrauma, luka, dan infeksi dikhawatirkan meningkat pasca konflik Wamena. Pemerintah menggunakan puskesmas untuk mengobati masalah tersebut.