Indeks Pansel Kpk

Dua capim KPK dari Kejaksaan menyoroti OTT karena dianggap cuma menutupi kelemahan KPK. Pada saat bersamaan, banyak jaksa yang ditangkap lewat OTT.

Agung Zulianto menyampaikan alasan melapor Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Direktur YLBHI Asfinawati, dan Koordinator ICW Adnan Topan Husodo ke polisi.

JAK punya sejumlah alasan mengapa presiden harus bertindak. Salah satunya karena pansel abai akan rekam jejak capim KPK.

Calon pimpinan KPK sekaligus mantan jaksa, M Jasman Panjaitan, menyalahkan ketiadaan aturan di Kejaksaan Agung yang membuatnya jadi tak patuh melaporkan LHKPN.

Wadah Pegawai KPK mendesak Jokowi menolak keputusan pansel jika meloloskan capim Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki rekam jejak bermasalah. 

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarief angkat bicara mengenai posisi Luhut Pangaribuan yang dilantik sebagai panelis Capim KPK 2019-2023 yang bertugas dalam tahapan seleksi berikutnya.

Penasihat KPK menyatakan gagal mengerti soal kredibilitas Pansel Capim KPK saat ini kenapa bisa terpilih.

KPK meminta pansel bersikap terbuka dan tidak resisten terhadap masukan publik. 

Keputusan pansel memilih Luhut Pangaribuan menjadi panelis uji publik capim KPK dinilai bisa memunculkan konflik kepentingan. 

Jokowi didesak untuk membekukan sementara aktivitas Pansel Capim KPK. Desakan tersebut muncul karena ada kandidat bermasalah di antara 20 capim KPK yang lolos tes profile assessment.

Transparency International Indonesia (TII) menilai Pansel KPK menutup diri karena tidak mendengarkan penilaian yang disampaikan KPK.

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menilai aneh dan menyayangkan sorotan soal profesionalitas Pansel KPK yang baru muncul saat ini.

Anggota pansel capim KPK Al Araf mengatakan, hasil tes kesehatan nanti akan disatukan dengan tahapan uji publik dan wawancara sepanjang 27-29 Agustus 2019.

Anggota Koalisi Kawal Capim KPK, Asfinawati mengatakan anggota pansel Indriyanto Seno Adji, Hendardi Yenti Ganarsih memiliki konflik kepentingan.

Dari 20 nama yang lolos terdapat masih ada nama yang tidak patuh dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Koalisi Kawal Capim KPK membuat petisi untuk Jokowi terkait lolosnya nama-nama capim KPK yang dianggap bermasalah.

Aktivis antikorupsi mendesak Jokowi segera mengevaluasi kinerja Pansel Capim KPK. Sebab, kinerja Pansel Capim KPK dinilai bermasalah. 

Di antara 20 nama tersebut, nama beberapa orang yang diduga bermasalah masih ada, seperti Brigjen Firli Bahuri.

Hamdi menyatakan, segala kasus yang melibatkan capim akan disoroti. Ketika dia melakukan kesalahan, psikolog nanti akan memberikan penilaian apakah integritas mereka masih bisa dipertahankan.

Pansel harus menyerahkan 10 nama calon pimpinan KPK ke Presiden Jokowi.