Indeks Ott Kpk

KPK melakukan dua OTT hari ini yaitu di Jakarta dan Banjarmasin. Namun KPK belum merinci soal siapa yang ditangkap dan dalam kasus apa.

OTT yang dilakukan KPK terhadap pejabat pajak di Banjarmasin ini terkait kasus restitusi pajak.

Sidang perdana gugatan praperadilan Asis Budianto menguji penangkapannya dalam kasus pemerasan di HSU akan digelar Senin depan.

Fitroh Rohcahyanto menilai keterbatasan peralatan menjadi salah satu hambatan terbesar KPK dalam meningkatkan intensitas OTT.

Di hari yang sama KPK juga menggeledah kantor Dinas PUPR Kota Madiun. Dari penggeledahan itu KPK menyita sejumlah koper dan dua unit mobil.

KPK menyebut dugaan pemerasan terhadap calon perangkat desa di Pati berpotensi mencapai Rp50 miliar dan menjerat Bupati Pati, Sudewo sebagai tersangka.

 

KPK menyita uang ratusan juta rupiah dari kantor PMPTSP Madiun dalam penyidikan dugaan korupsi yang menyeret Wali Kota Madiun Maidi.

Tarif untuk jabatan kaur atau kasi adalah Rp165 juta. Sedangkan untuk sekdes adalah Rp225 juta.

KPK memeriksa Sekda Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Pemkab Bekasi.

Ide licik Bupati Pati Sudewo muncul usai mengetahui adanya pengumuman pembukaan formasi jabatan perangkat desa pada akhir 2025.

Kemendagri telah meminta Wakil Wali Kota Madiun dan Wakil Bupati Pati untuk melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah.

Dasco menegaskan, sikap dan langkah partai terhadap Bupati Pati Sudewo yang tersandung kasus hukum akan ditentukan sesuai hasil rapat dan mekanisme partai.

Bupati Pati, Sudewo, dan Wali Kota Madiun, Maidi mendapat rompi oranye tahanan KPK pada hari Selasa (20/1/2026), satu hari setelah sama-sama terjaring OTT.

KPK menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai Rp2,6 miliar dari kasus yang menjadikan Bupati Pati Sudewo sebagai tersangka.

Prasetyo Hadi mengatakan peristiwa tersebut menunjukkan korupsi masih menjadi persoalan serius yang harus ditangani bersama-sama.

KPK menetapkan Bupati Pati, Sudewo, sebagai tersangka dugaan pembangunan kereta api dan kasus dugaan pemerasan terkait pengisian perangkat desa di Pati.

KPK menetapkan Wali Kota Madiun, Maidi, sebagai tersangka dugaan kasus pemerasan dengan modus fee proyek dan dana CSR, serta dugaan penerimaan gratifikasi.

Bupati Pati, Sudewo dan 3 kepala desa diduga memeras calon perangkat desa dengan tarif Rp165-225 juta. Kasus ini naik ke tahap penyidikan.

Dalam kasus ini, Sudewo diduga telah mengarahkan untuk memberikan tarif bagi para calon perangkat desa yang mendaftar.

Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendukung OTT KPK di Pati. Mereka mendesak pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Sudewo.