Indeks Omnibus Law Ruu Kesehatan

Budi mengatakan UU Kesehatan membuka peluang bagi industri kesehatan di Tanah Air untuk tumbuh lebih mandiri tanpa bergantung pada kemampuan luar negeri.

Hilangnya mandatory spending dalam APBN dinilai kontradiktif dengan wacana transformasi kesehatan.

IAKMI sebut keputusan menetapkan alokasi anggaran kesehatan berbasis program merupakan tindakan yang berisiko.

Juru bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyatakan perbedaan pendapat dalam demokrasi merupakan hal yang biasa terjadi.

DPR dan pemerintah telah sepakat membawa RUU Kesehatan ke pembicaran tingkat II atau rapat paripurna.

Ketua Panja RUU Kesehatan, Emanuel Melkiades Laka Lena mengklaim telah mengakomodasi kepentingan banyak pihak baik dari nakes maupun masyarakat umum.

Kendati demikian, koalisi berharap Presiden tidak segera melakukan pengesahan dan penandatanganan  RUU Kesehatan.

Emanuel Melkiade menyebut pembahasan RUU Kesehatan telah dilakukan secara intensif dan komprehensif.

Wacana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) tertuang dalam Omnibus Law RUU Kesehatan.

Kemenkes mengklaim telah menampung partisipasi publik terkait RUU Kesehatan melalui daring dan luring lebih dari 115 kali dengan dihadiri 72 ribu peserta.

YLKI mempersoalkan pertanggungjawaban BPJS Kesehatan diubah menjadi kepada menteri kesehatan (menkes) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Indonesia dianggap masih sangat terbelakang dalam penanganan penanggulangan peningkatan konsumsi zat adiktif terutama rokok.

Komisi IX menilai alokasi anggaran kesehatan masih minim dan tak sebanding dengan urgensi dan kompleksitas masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat.

CISDI menilai percepatan proses pengesahan RUU Kesehatan akan kontraproduktif dengan upaya memperkuat sistem kesehatan agar lebih tangguh.

Fraksi PAN mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN yang akhirnya dimasukkan ke dalam RUU Kesehatan.

Panja juga meminta agar para nakes yang tergabung dalam 5 Organisasi Profesi ini, tidak melakukan aksi lanjutan terkait penolakan pembahasan RUU Kesehatan.

Kemenkes menilai unjuk rasa yang dibawa para Organisasi Profesi cenderung membahas isu kewenangan organisasi mereka alih-alih pelayanan untuk masyarakat.

Namun Aliansi menegaskan bahwa pelayanan kesehatan kegawatdaruratankan tetap berjalan jika aksi mogok massa jadi dilakukan.

Ribuan nakes ini berasal dari lima organisasi profesi kesehatan dan medis, yaitu IDI, PDGI, PPNI, IBI, serta IAI.

Lima organisasi profesi kesehatan ini terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI.