Indeks Omnibus Law Ruu Kesehatan

Koalisi mendorong adanya ruang dialog dan partisipasi publik mengenai isu prioritas gender dan masyarakat rentan dalam RUU Kesehatan.

Upaya preventif ini bisa menekan angka kematian pada sembilan penyakit dengan tingkat kematian tertinggi di Indonesia. 

Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan Kemenkes RI, Sundoyo mengatakan Omnibus Law RUU kesehatan tengah dibahas pemerintah bersama DPR RI.

Kemenkes mengklaim proses pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan bersama DPR RI sudah lebih dari 75 persen.

Panja menyebut akan terus membahas untuk menyempurnakan kekurangan di setiap pasal dan terbuka atas masukan yang diberikan oleh organisasi profesi.

Pokja ini bertujuan agar produk legislasi yang dihasilkan mengarusutamakan kepentingan terbaik anak dan menghindarkan pengabaian hak dan perlindungan anak.

YLKI melihat ada sinyal kuat bahwa pasal yang mengatur produk adiktif akan dihilangkan atau dihapuskan dari RUU Kesehatan.

Kemenkes menyatakan pasal-pasal terkait hukum yang dikhawatirkan para dokter dan tenaga kesehatan justru berlaku pada undang-undang yang berlaku saat ini.

Komisi IX DPR RI juga memastikan seleksi terhadap WNA yang berpraktik sebagai tenaga medis dan kesehatan di Indonesia akan diproses ketat.

Jubir Kemenkes RI Mohammad Syahril menyatakan masukan untuk RUU Kesehatan sudah disediakan pemerintah melalui audiensi publik pada Maret lalu.

Ketum PB IDI Adib Khumaidi memastikan selama aksi damai berlangsung, pelayanan kesehatan masyarakat masih terjaga terutama di emergency, ICU dan operasi.

Setelah beberapa lama tidak diizinkan, akhirnya pihak Kemenkes mempersilakan perwakilan massa aksi menyampaikan tuntutan di halaman perkantoran Kemenkes RI.

Firman sebut penyamarataan tembakau dengan narkotika dan psikotropika merupakan usul dari Kementerian Kesehatan.

Dokter Zainal menyebut RUU Kesehatan membuat tenaga kesehatan dan pasien sekadar menjadi objek dalam industri kesehatan yang dikuasai oligarki.

Lima organisasi yang terdiri dari IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI menggelar aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan.

Lima organisasi profesi kesehatan hari ini rencananya akan menggelar aksi damai menolak Omnibus Law RUU Kesehatan di Kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Forum Dokter Peduli Ketahanan Kesehatan Bangsa (FDPKKB) melayangkan somasi kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin terkait RUU Kesehatan.

Kemenkes maupun instansi lainnya seperti rumah sakit pemerintah tidak akan melarang pegawainya ikut dalam agenda tersebut.

IDI, PDGI, PPNI, IBI, dan IAI akan menggelar aksi damai menolak pembahasan Omnibus Law RUU Kesehatan pekan depan, Senin (8/5/2023).

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai nakes sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan harus mendapat perlindungan hukum yang baik.